Jumlah 140 PNS Makassar Bolos Usai Lebaran Diklaim Rendah
- VIVA.co.id/Yasir
VIVA.co.id - Sebanyak 140 aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dilaporkan membolos pada hari pertama bekerja usai libur Idul Fitri. Mereka terancam disanksi.Â
Berdasarkan hasil presensi pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Kota Makassar, ada 140 dari 11.432 orang aparatur sipil negara (ASN) yang tidak hadir. Jumlah itu berdasarkan data daftar kehadiran pada 54 organisasi perangkat daerah dan 15 kecamatan.
Menurut Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Makassar, Basri Rahman, telah ditempatkan petugas khusus untuk memberikan laporan itu. Petugas khusus mendata langsung ASN yang tak hadir di seluruh kantor dinas.
Mereka yang tak hadir bakal disanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi berbentuk teguran tertulis hingga penundaan kenaikan pangkat.Â
"Hari ini akan kita panggil yang tidak hadir. Kita mau dengarkan alasan mereka (tidak hadir) dulu," kata Basri saat dikonfirmasi pada Selasa, 4 Juli 2017.
Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto menyebut jumlah ASN yang tak hadir usai libur Lebaran di lingkungannya mulai berkurang jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia membandingkan, seluruh pegawai Dinas Perpustakaan tahun ini hadir di hari pertama berkantor.
"Bisa kita lihat, tahun sebelumnya itu biasanya banyak yang tidak hadir, tapi tahun ini bisa hadir semua," kata Wali Kota tanpa menyebutkan data perbandingan tahun sebelumnya. "Begitu juga dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) rata-rata cuma satu pegawai yang tidak hadir."
Jumlah PNS yang dilaporkan tak hadir itu, bagi Wali Kota, masih terkategori cukup rendah dibandingkan total 11.432 ASN se-Makassar, yang berarti juga hanya 1,3 persen. Namun Pemerintah Kota tetap tidak menoleransi, apalagi jika memang ada yang sengaja membolos tanpa alasan kuat.
"Alasan mereka tidak hadir juga masih harus dipastikan dulu. Kemungkinan memang ada yang sedang sakit, cuti bersalin, dan sebagainya," katanya. (one)
Kemendagri Klaim 19 ASN Pelanggar Netralitas dalam Pilkada 2024 Telah Dihukum
Kementerian Dalam Negeri Syarmadani menjelaskan bahwa sebanyak 19 aparatur sipil negara (ASN) pelanggar netralitas Pilkada 2024 telah diberikan hukuman.
