Gubernur Jateng Ancam Keluarkan Siswa dengan SKTM Rekayasa
- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengancam mengeluarkan siswa dari sekolah masing-masing jika diketahui menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) hasil rekayasa saat mendaftar.
Ancaman itu disampaikan Gubernur setelah dia mengaku menerima banyak laporan tentang penyalahgunaan SKTM pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagian modus operandinya, orang tua yang sebenarnya mampu secara ekonomi, membuat SKTM untuk mendaftarkan anaknya demi mendapatkan keistimewaan.
Dokumen SKTM memang menjadi syarat pendaftaran yang harus diunggah melalui PPDB online. Belakangan banyak laporan sebagian SKTM justru hasil rekayasa.
"Saya minta sekolah-sekolah cek lagi, meski sudah masuk. Kalau ketahuan, ya, siswanya dicopot; dikeluarkan. Penegak hukum juga harus ikut, karena ini pidana," katanya usai memeriksa desk pemantauan PPDB online di kantor Dinas Pendidikan Jawa Tengah di Semarang pada Rabu, 14 Juni 2017.
Ganjar menengarai, banyak oknum yang menggunakan SKTM tak sesuai peruntukan pada penerimaan siswa baru setelah membaca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017. Peraturan itu mengharuskan setiap sekolah memberi kuota 20 persen untuk siswa tidak mampu.
Dalam penerapannya, setiap siswa baru yang menyertakan SKTM atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan mendapat tambahan nilai tiga poin. Tingginya tambahan nilai inilah yang memunculkan maraknya SKTM palsu yang mudah didapatkan dari kepala desa atau kelurahan.
"Nah, komplain ini banyak; ada oknum yang miskin tapi enggak miskin. Maka kita akan tegas, kalau ada seperti itu kita coret," katanya.
Sejak PPDB online diluncurkan, Ganjar memang banyak mendapat keluhan warga melalui media sosial, telepon, maupun SMS. Rata-rata mengeluh untuk masuk di sekolah-sekolah favorit. Ganjar bahkan sempat diminta pejabat tertentu yang ingin anaknya bisa diterima di sekolah yang dituju.
"Nah, kalau kayak gini saya bantu enggak bisa. Karena sifatnya online, saya harus menambahkan poin. Ini bisa pidana kalau ketahuan, Gubernur malu, anaknya di sekolah bisa di-bully teman-temannya, dan orang tua juga malu," ujarnya.
Gubernur berharap setiap orang tua agar tak berkecil hati jika anaknya tak masuk sekolah favorit. Menurutnya, masih banyak sekolah yang menampung dan memiliki kualitas tak kalah dari sekolah yang dicantumkan di PPDB online.
Pendaftaran PPDB online Jawa Tengah ditutup hari ini pukul 15.00 WIB. Gubernur meminta dinas terkait dan panitia seleksi bisa menjawab keluhan warga selama proses pendaftaran itu. (ase)
Sosok Menteri yang Mencetus Sistem Zonasi dan Alasan di Balik Penerapannya dalam PPDB
Sistem zonasi dalam PPDB dicetus oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (2016-2019) dan mulai dijalankan pada tahun 2017 silam.
