Tahun Ini, Pemerintah Lebih Meriahkan Kelahiran Pancasila
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Hari Lahir Pancasila yang selalu diperingati 1 Juni, biasanya diisi dengan seremoni seperti upacara. Untuk tahun 2017 ini, Presiden Joko Widodo membuat peringatan ini lebih berbeda.
Untuk diketahui, setiap tanggal 1 Juni sudah ditetapkan sebagai libur nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, menetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.
"Pemerintah pada tahun 2017 ini akan memeriahkan peringatan Hari Lahir Pancasila dengan lebih semarak dengan berbagai kegiatan yang terangkum dalam 'Pekan Pancasila' yang akan diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2017," ujar Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam siaran persnya, Sabtu 27 Mei 2017.
Untuk tema Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017, yakni “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Sejumlah rangkaian akan digelar, mulai dari upacara peringatan yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Upacara akan dipusatkan di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat.
"Presiden Joko Widodo akan menjadi Inspektur Upacara," lanjutnya.
Diinstruksikan juga kepada instansi pemerintah di tingkat pusat hingga daerah, untuk menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Termasuk, perwakilan di luar negeri.
Tujuan penyelenggaraan 'Pekan Pancasila' ini, untuk menguatkan dan memperkenalkan ulang dasar-dasar Pancasila. Serta, guna menarik minat para generasi muda terhadap Pancasila.
"Sehingga diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Menyemarakkan Hari Lahir Pancasila, juga digalakkan di media sosial. Yaitu melalui pendistribusian hastage atau tanda pagar (tagar), #PekanPancasila #SayaPancasila #PancasilaReborn #KenalPancasila #PancasilaPunyaKita #PancasilaSatu #Pancasila2017.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
