Minahasa Merdeka Menggema, Kapolda Sebut Bukan Makar
- VIVA/Agustinus Hari
VIVA.co.id – Sejumlah warga Minahasa, Sulawesi Utara, menggaungkan kembali referendum (jajak pendapat) Minahasa menuju Minahasa Merdeka. Sikap itu setidaknya mereka tunjukkan menyikapi kondisi nasional yang cukup memprihatinkan akhir-akhir ini terkait isu intoleransi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Keinginan itu bukan isapan jempol belaka. Ratusan warga yang menggaungkan referendum Minahasa melakukan demo di Kantor Gubernur Sulut, Senin, 15 Mei 2017.
"Referendum Minahasa intinya menunjukkan sikap tou (orang) warga Minahasa terhadap kondisi nasional yang cukup memprihatinkan. Referendum ataupun Permesta Jilid II pasti akan jadi jika negara lemah untuk menumpas biang-biang dari perpecahan NKRI, pelaku intoleran, dan pelaku-pelaku yang berupaya mengubah haluan negara," ujar Rocky Oroh, aktivis Referendum Minahasa kepada VIVA.co.id, Selasa, 16 Mei 2017.
Bagi Rocky, Pancasila harga mati bagi Minahasa. "Jangan coba-coba mengubah ideologi negara. Negara harus tegas. Jika tidak, Referendum Minahasa merdeka siap kami kobarkan. Jika pun harus membangkitkan Permesta jilid II, kami sudah siap," tegasnya.
"Referendum (jejak pendapat) targetnya merdeka. Bentuk negara masih terlalu dini untuk dibahas. Yang pasti kami tidak main-main," dia menambahkan.
Terpisah, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Bambang Waskito membantah aksi yang menggaungkan Minahasa Merdeka masuk dalam kategori makar. "Enggak ada makar, enggak ada satu pun. Sekali lagi enggak ada makar ya," ujarnya saat memimpin pengamanan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulut, Senin, 15 Mei 2017.
Menurut dia, para pendemo yang menyuarakan itu bahkan cinta NKRI, karena dalam orasinya mereka selalu teriak NKRI. "Itulah yang saya harapkan, saya bilang sekarang ini seluruh Indonesia lagi menyatakan bagaimana NKRI kita pertahankan, jangan justru di sini malah memecah gitu loh. Jadi, enggak ada satu pun kata-kata makar di sini," ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.
"Jadi usulan-usulan mereka sudah disampaikan kepada gubernur, dan gubernur berjanji akan diteruskan sampai ke tingkat pusat," katanya.
Senada, Kapolresta Manado, Komisaris Besar Polisi Hisar Siallagan, juga tidak menemukan adanya indikasi makar atau permintaan referendum Negara Minahasa Raya pada saat aksi unjuk rasa berlangsung. Dari pantauan anggota, para pendemo malah menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia.
"Malah mereka menguatkan pemerintah agar lebih tegas dalam menindak kelompok-kelompok radikal yang intoleran maupun anti-Pancasila. Jadi tidak ada warga Sulut yang ingin memisahkan diri dari NKRI," tegasnya. (ase)
