Kata Jazuli Juwaini Soal Dugaan Tewasnya Anggota Brimob
- VIVA.co.id/Istimewa
VIVA.co.id – Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menanggapi tewasnya anggota Brimob yang menembak kepala sendiri karena diduga stres atas pemeriksaan terkait kasus peluru nyasar ke rumahnya. Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan ingin mendapatkan informasi valid dari kepolisian terkait motif penembakan ke rumahnya.
"Karena saya sudah percayakan pada polisi maka saya harus mendapat info yang valid dulu, tidak mau menduga-duga tentang pelakunya," kata Jazuli dalam pesan singkatnya kepada VIVA.co.id, Selasa, 16 Mei 2017.
Dia menekankan, bila berdasarkan hasil penelitian laboratorium forensik tentang peluru, maka bisa diketahui kemungkinan jenis senjatanya. Begitu pun jika diusut, maka bisa diketahui oknum yang diduga memiliki senjata api.
"Senjata kan ada izinnya dan terdaftar, serta tercatat setiap senjata. Tidak sembarangan," lanjut Jazuli.
Kemudian, Jazuli meyakini dengan kemampuan dan teknologi yang dimiliki kepolisian, maka cukup mudah mengungkap kasus ini. "Setelah itu, kita baru mendalami apa motifnya dan info valid pelakunya," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepolisian menduga anggota Brimob Sat III Pelopor, Bripka Teguh Dwiyanto, nekat menembak kepalanya di Asrama Brimob Satu Batalyon A Ciputat, Tangerang Selatan, karena stres atas pemeriksaan dirinya terkait kasus peluru nyasar.
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Rikwanto, Bripka Teguh sebelum sempat menjalani pemeriksaan terkait peluru nyasar di rumah anggota DPR RI.
Rikwanto menuturkan, peluru yang nyasar ke rumah anggota DPRI RI dari Fraksi PKS, Jazuli Juwani, diduga berasal dari senjata api Teguh, saat sedang latihan menembak. Karena itulah, Bripka Teguh diperiksa secara intensif.
Diduga Bripka Teguh merasa bersalah atas kasus itu dan memilih jalan menghabisi nyawa dengan menembak kepalanya sendiri.
"Diduga karena peristiwa tersebut dan korban diperiksa, kemudian korban stres dan mengakibatkan diduga bunuh diri," kata Rikwanto, Senin, 15 Mei 2017.
DPR Desak Pemerintah Larang Perusahaan Medsos Terima Iklan dari Judol
Anggota Komisi VI DPR RI menekankan agar pemerintah tidak menjadi komitmen tegas dalam upaya memberantas praktik pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).
