Fahri Juga Sempat Dikepung Massa di Kantor Gubernur Sulut
- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA.co.id – Meski berhasil lolos dari aksi massa saat tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, ternyata juga sempat dikepung di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Sabtu 13 Mei 2017. Bahkan dia sempat dievakuasi melalui pintu belakang Kantor Gubernur Sulut, sekira pukul 16.20 Wita.
Berdasarkan pantauan VIVA.co.id di lapangan, evakuasi dilakukan karena di bagian depan halaman kantor gubernur, massa nampak berusaha merangsek masuk. Polisi bahkan harus melepas tembakan gas air mata untuk mengurai kerumunan massa.Â
Mendapat tembakan gas air mata, massa lalu membalas dengan lemparan batu. Beberapa polisi terkena lemparan. Fahri terlihat dievakuasi dengan mobil polisi dan langsung melaju keluar lewat pintu belakang.
Menurut Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Bambang Waskito, selama perjalanan dari Bandara Sam Ratulangi ke Kantor Gubernur Sulut, Fahri dievakuasi dengan melintasi jalur alternatif. "Beliau tidak melalui jalur umum, kami pakai jalur alternatif, beliau tidak tertahan," kata Irjen Bambang Waskito kepada tvOne, Sabtu sore, 13 Mei 2017.
Untuk mengevakuasi Fahri, polisi juga harus berkali-kali memperingatkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan tertib. "Ini tamu negara, kita amankan beliau ketika kunjungan ke Manado karena undangan dari KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) untuk menjadi pembicara. Saat ini dia sudah bertolak ke Jakarta," katanya menambahkan.
Sebelumnya, sejak pagi ribuan warga yang datang dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi di Bandara Sam Ratulangi. Mereka berusaha mencegat agar Fahri tidak keluar dari ruangan VIP. Namun rombongan Fahri bisa lolos dari kerumunan massa. Mendapat kabar itu, massa tersulut emosi dan menyerbu masuk hingga ke parkiran pesawat.
Pintu kaca ruang tunggu bandara pun hancur berantakan. Karena massa tidak menemukan Fahri di bandara, mereka kemudian bergerak ke kantor gubernur.
Kasus Pemerasan WNA di DWP oleh Oknum Polisi Jadi Sorotan Komisi III DPR
"Tentu harus ditindak, siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya."
