Mantan Wakabin: Kenapa Hizbut Tahrir Diizinkan di Amerika?
- VIVA.co.id/Nur Faishal (Surabaya)
VIVA.co.id – Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, Asad Said Ali, menyampaikan bahwa Hizbut Tahrir banyak ditolak di semua negara berpenduduk mayoritas Muslim. Jadi tanda tanya karena justru di Amerika Serikat dan Inggris, organisasi berskala internasional itu justru diberi izin dan dibiarkan berkembang.
Asad menganalisa, HT (di Indonesia dikenal HTI) bisa jadi dimanfaatkan negara Barat untuk kepentingan tertentu di negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim. Dia mendasarkan analisanya itu pada dibiarkannya HT bercokol di Amerika dan Inggris, negara representasi Barat.
"Ini yang harus dicermati," kata Asad saat berbicara dalam seminar dan bahtsul masail kebangsaan bertema 'Manhaj Beragama ala Walisongo Perekat Persaudaraan Islam dan Persatuan Nasional', di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 11 Mei 2017.
Alumnus Fisipol Universitas Gajah Mada Yogyakarta itu menambahkan, dunia Barat memiliki peran dalam isu seputar radikalisme dan terorisme internasional. Keberadaan Osama bin Laden sebagai pendiri Al-Qaeda di era 1990-an, kata dia, juga tidak lepas dari peran Amerika dan sekutunya di Arab.
"Al-Qaeda yang bikin bukan Amerika, tapi Osama bin Laden. Tapi semua paham, Osama itu cetakan Amerika dan Arab, pahamnya Wahabi plus Ibnu Taimiyah, kemudian senjatanya dari Amerika diadu melawan Rusia. Pulang ke negaranya jadilah teroris," papar mantan Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.
Karena itu, Asad mendukung langkah pemerintah yang memutuskan untuk membubarkan HTI. Sebab, menurutnya organisasi tersebut ingin mengubah dasar negara Indonesia menjadi negara khilafah. "Semua pihak perlu mendukung (pembubaran HTI) itu," katanya.
Namun, Asad juga berharap pemerintah tidak mendasarkan keputusannya itu berdasarkan tendensi-tendensi politik tertentu. Tetapi murni untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Jadi, kalau membubarkan (HTI) harus tulus karena NKRI, bukan karena politik," ucapnya.
Pihak HTI keberatan dengan langkah pemerintah membubarkan organisasi tersebut. Menurut mereka, HTI hanyalah organisasi dakwah yang mengajarkan Islam dengan cara damai. Pihak HTI membantah anti-Pancasila dan mengancam NKRI.
"Selama 20 tahun HTI melaksanakan dakwah secara damai dan tertib. Tidak pernah ada catatan pelanggaran hukum apalagi timbul keonaran," kata juru bicara HTI, Ismail Yusanto, di Jakarta pada Selasa, 9 Mei 2017. (one)
Guru Besar UMJ Ingatkan Gerakan Pro-Khilafah Masih Eksis di RI dengan Modus Baru
Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
