Dilarang Pemerintah, Siapa Sebenarnya Hizbut Tahir
- VIVA/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Pemerintah Indonesia memastikan membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahir Indonesia (HTI). Dalam kesimpulan pemerintah, organisasi ini dianggap bertentangan dengan Pancasila karena mengedepankan khilafah Islam.
Sebagai sebuah organisasi politik internasional, di Indonesia, HT merambat masuk pada tahun 1983 atau berjarak 30 tahun setelah Hizbut Tahir pertama kali dideklarasikan di Palestina oleh Taqiyuddin an-Nabhani.
Konsep HTI awal mula dikenalkan oleh seorang mubalig bernama Abdurrahman al-Baghdadi. Pria ini merupakan salah seorang aktivis Hizbut Tahir yang berbasis di Australia. Saat itu pola pengenalannya dari kampus ke kampus dan langsung menuai simpati.
Melansir dalam laman resmi Hizbut Tahir Indonesia, secara konsep saat ini HTI adalah organisasi. Namun lembaga ini menganggap dirinya sebagai partai politik Islam. Sebab dalam konsep HTI, agama dan politik tidak ada dikotomi.
Partai politik ini dalam kacamata Hizbut Tahir hanya memiliki keutamaan yakni mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
Atas itu, Hizbut Tahir pun berpendapat bahwa umat Islam secara prinsip diharamkan untuk ikut atau terlibat dalam organisasi politik lain yang tidak berlandas Islam seperti, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, patriotisme, primordialisme, aristokrasi atau freemasonry.
Hanya saja, dalam pergerakannya, HTI memilih menolak secara terbuka dan cenderung melakukan pendekatan intelektual dengan mempengaruhi kelompok elite dan politik. Hal itu sesuai dengan metode yang pernah diterapkan Rasulullah Muhammad SAW pada masa lalu.
"Kami yakin ini merupakan jalan yang benar dan efektif untuk menegakkan kembali Khilafah Islam," tulis HTI seperti dikutip VIVA.co.id, Senin, 8 Mei 2017.
Karena itu juga dalam praktiknya penyebaran organisasi ini, HTI kerap menggunakan metode diskusi, lingkar studi, ceramah, seminar, pendistribusian pamflet, penerbitan buku dan majalah via internet.
HTI mengklaim mereka sangat antikekerasan atau perjuangan bersenjata untuk penegakan kembali negara Islam seperti dicita-citakan mereka.
Dalam laman resmi HTI, organisasi ini juga mengakui bila mereka banyak dilarang di beberapa negara. Namun dalam pernyataannya, HTI tak menjelaskan rinci alasan itu namun mereka menyebut bahwa sebagai garis terdepan dalam aktivitas politik Islam, HTI memang kerap menjadi korban respons negatif anti-Islam.
"Mereka tidak mempunyai pemikiran intelektual sendiri. Rezim ini mengambil langkah melarang dan membungkam partai," tulis HTI.
Terakhir, HTI mengaku tak didanai oleh siapa pun dalam pergerakan mereka. Organisasi ini juga menolak menerima segala bentuk bantuan dana dari pemerintahan mana pun.
"Karena perjuangan Hizbut Tahir terfokus pada penyebaran pemikiran, maka biaya operasinya sangat minim, karena pemikiran tidak perlu biaya," tuturnya.
