Tolak BPBD, Ridwan Kamil 'Pede' 15 Proyek Anti Banjir

VIVA.co.id – Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menyatakan, Kota Bandung tidak akan membentuk lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah  meski saat ini kondisi ekstrem tengah melanda.

Fungsi penanganan bencana alam di Kota Bandung akan dimaksimalkan oleh Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DPPK).

"Udah dibahas dari dulu, berdasarkan kesepakatan dengan DPRD, namanya jadi dinas. Tapi tindakannya sama saja. Sama saja, hanya ganti judul," kata Ridwan Kamil di Bandung Jawa Barat, Jumat 5 Mei 2017.

Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, dengan cuaca ekstrem yang melanda Kota Bandung, selain menekankan kewaspadaan, pihaknya akan menekan potensi banjir dengan program anti banjir.

"Cuaca ekstrem ini yang perlu diantisipasi. Kalau program anti banjir hari ini sedang lelang, tahun ini target Kota Bandung berkurang jauh urusan banjirnya. Ada 15 proyek anti Banjir sedang lelang akan dikerjakan," katanya.

Emil menargetkan akhir 2017 proyek tersebut berjalan dan mampu berfungsi maksimal menekan potensi banjir.

"Mudah-mudahan akhir tahun saya bisa memperlihatkan ke warga Bandung proyek infrastruktur anti banjir. Saya kira kombinasi waspada dan kombinasi tindakan dari Pemerintah untuk mengantisipasi, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data BNPB, Sutopo Purwonugroho menjelaskan, saat ini masih banyak Kabupaten dan Kota di Tanah Air belum memiliki BPBD. Dari 496 kabupaten kota di Indonesia, yang memiliki BPBD mencapai 436 daerah.

Menurutnya, pembentukan BPBD merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24/2007 tentang penanggulangan bencana.

Menurutnya, tanpa BPBD, penanganan bencana, koordinasi hingga pengiriman bantuan pascabencana sulit dilakukan. Pihaknya mengimbau daerah yang masuk kawasan perekonomian Nasional agar segera mendirikan.

"Salah satunya Kota Bandung, karena pusat perekonomian, tapi berada di daerah rawan bencana. Jadi perlu perhatian serius terkait kebencanaan ini," katanya

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya, Kepala Pusat Data BNPB, Sutopo Purwonugroho menjelaskan, saat ini masih banyak Kabupaten dan Kota di Tanah Air belum memiliki BPBD. Dari 496 kabupaten kota di Indonesia, yang memiliki BPBD mencapai 436 daerah.