Menteri Agama Ingin Madrasah Gelar UN Berbasis Komputer
- VIVA.co.id/Eka Permadi
VIVA.co.id - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menginginkan semua madrasah tsanawiyah (MTS) menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sebab, sekarang sebagian besar MTs masih melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNBKP) alias ujian nasional manual.
"Kita berusaha meningkatkan diri. Kalau sekarang (sebagian besar MTs melaksanakan Ujian Nasional) berbasis kertas dan pensil, ke depan ujian MTs ini bisa berbasis komputer," kata menteri agama saat meninjau UN MTS Negeri 1 Kota Serang, Banten, pada Rabu, 3 Mei 2017.
Menurut Lukman, pada prinsipnya, sebagian besar MTs pun sudah siap menggelar UNBK. Kondisi itu tercermin dalam pelaksanaan UNBKP yang diikuti lebih satu juta siswa MTs se-Indonesia yang berjalan lancar dan tanpa kendala berarti.
Keinginan menteri itu setelah menerima keluhan dari kepala MTs Negeri 1 Kota Serang, yang masih menggelar ujian menggunakan kertas dan pensil atau secara manual.
"Kami masih melakukan ujian berbasis kertas dan pensil. Mudah-mudahan ke depannya bisa melakukan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)," kata Ahmad Rifa'i, kepala MTs Negeri 1 Kota Serang.
Madrasah (madrasah ibtidaiyah [setingkat sekolah dasar], madrasah tsanawiyah [setingkat sekolah menengah pertama], dan madrasah aliyah [setingkat sekolah menengah atas]) berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam pada Kementerian Agama, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun penyelenggara ujian nasional adalah Kemendikbud.
Berdasarkan data yang dilansir dari laman resmi Kemendikbud, Kemdikbud.go.id, ada 1,309 MTs se-Indonesia yang melaksanakan UNBK dan 13,841 MTs yang masih menjalankan UNBKP. Sementara itu, pada tingkat SMP, sebanyak 5,566 sekolah dengan UNBK dan 26,340 sekolah UNBKP.
UN, PPDB Zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, Akan Dikaji Menteri Mu’ti dan Minta Masukan Daerah
Mendikdasmen, Abdul Mu'ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, PPDB zonasi, dan peniadaan Ujian Nasional.
