KPK Berharap Parpol Penolak Hak Angket E-KTP Konsisten
- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi berharap, fraksi-fraksi DPR yang sejak awal menolak hak angket perkara e-KTP, tetap konsiten dengan sikapnya. Hal itu diminta agar pengusutan perkara e-KTP di KPK tetap berjalan lancar, tak terganggu oleh proses politik.
"Kami berharap fraksi yang menolak agar konsisten tetap melakukan penolakan hak angket ini," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada awak media, Selasa 2 Mei 2017.
Menurut Febri, hak angket seharusnya ditujukan kepada penerapan undang-undang di wilayah pemerintahan atau eksekutif. Bukan justru untuk mengintervensi suatu kasus yang tengah diusut penegak hukum. Karena itu, KPK meminta anggota parlemen paham dengan tugas pokok dan fungsinya.
"Supaya ke depan kewenangan konstitusional yang sudah diatur spesifik dan memiliki kekuatan powerfull agar tidak masuk terlalu jauh pada proses hukum yang berjalan," ujar Febri.
Dalam kesempatan yang sama, Febri menegaskan sikap pihaknya tak akan membuka rekaman BAP Miryam di luar persidangan. Itu ditegaskan Febri merespon permintaan anggota Komisi III DPR yang kini berujung rencana hak angket kepada KPK.
"Penyidikan dengan tersangka MSH sekaligus menjadi satu poin penting bahwa proses hukum berjalan. Kalau ada bukti di buka di luar proses hukum, hal itu berisiko mengganggu kasus yang tangani KPK," ujarnya menambahkan.
Hak angket kasus e-KTP ini resmi digulirkan DPR. Wakil DPR, Fahri Hamzah, menetapkan sepihak dalam paripurna DPR dengan agenda pembahasan pengusutan kasus e-KTP oleh KPK. Keputusan ini pun menuai kecaman banyak pihak.
Beberapa anggota dewan menilai sikap Fahri yang memutuskan sepihak tanda adanya persetujuan anggota merupakan tindakan ilegal dan sewenang-wenang.
Aksi walk out yang dilakukan tiga fraksi dalam paripurna yaitu Gerindra, PKB, dan Demokrat menarik perhatian. Aksi ini tak diikuti dua fraksi lain yakni PKS dan PAN. Padahal, PKS dan PAN sudah menyatakan penolakan terhadap angket e-KTP.
Sementara barisan partai politik pendukung pemerintah minus PKB, kompak mendukung angket e-KTP. Mulai dari PDIP, NasDem, Hanura, PPP, dan Golkar setuju mendukung usulan angket e-KTP. (mus)
