Pekan Depan, DPR Panggil Kapolri Bahas Kader PKS
VIVA.co.id – Komisi III DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian, terkait diamankannya anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Muhammad Nadir Umar. Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi mengatakan, DPR akan meminta penjelasan Kapolri, soal penangkapan Nadir Umar sehingga jadi pemberitaan yang heboh.
"Minggu depan, kita akan panggil Kapolri untuk mendalami ini, apakah yang bersangkutan diusir, disuruh keluar, atau dideportasi. Kami mendapatkan informasi yang bersangkutan melakukan kunjungan kerja ke Turki," kata Taufiqulhadi, saat dihubungi VIVA.co,id, Senin 10 April 2017.
Dia menyarankan, agar pihak Densus 88 Anti Teror Polri, bisa lebih menyaring informasi terkait kejadian ini. Apalagi, status Nadir Umar yang merupakan anggota partai politik.
Menurutnya, pihak Komisi III sudah meminta klarifikasi kepada Mabes Porli, terkait perkembangan Nadir Umar. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Komisi III, Nadir Umar tak ada kaitan dengan kelompok radikal, apalagi ISIS.
"Tapi memang, ini soal administrasi passport, karena setahu saya beliau selain sebagai anggota DPRD, waktu-waktu beliau digunakan untuk membimbing haji dan umrah," jelasnya.
Namun, dia menghargai proses yang dilakukan Densus. Diharapkan, semuanya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, Nadir Umar juga mendapatkan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.
"Alhamdulillah kondisinya sehat wal afiat, mudah-mudahan setelah 2-3 hari ini beliau bisa beraktivitas kembali sebagai anggota DPRD di Pasuruan," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Muhammad Nadir Umar diamankan saat turun dari pesawat dari Kuala Lumpur di Terminal 2 Bandara internasional Juanda, Jawa Timur, Sabtu 8 April 2017. Anggota DPRD Pasuruan itu dijemput Densus 88, karena diduga terlibat jaringan ISIS.
Di DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Nadir Umar tergabung dalam anggota Komisi IV. Nadir juga diketahui pernah menjabat Ketua DPC PKS Pasuruan.(asp)
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
