Pertemuan Dewan Adat dengan Raja Solo Berakhir Buntu
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq
VIVA.co.id – Konflik internal keluarga Keraton Kasunanan Surakarta, belum menemui titik temu untuk berdamai. Bahkan, dalam pertemuan perwakilan dua kubu yang berseteru antara Dewan Adat dan Tim Lima bentukan Raja Paku Buwomo (PB) XIII Hangabehi belum bisa menghasilkan keputusan pada hari ini, Selasa 4 April 2017.
Pantauan VIVA.co.id, sejumlah kendaraan milik Polresta Solo dan Brimob seperti kendaraan taktik Barracuda, truk pengangkut pasukan, serta kendaraan lainnya terparkir di depan halaman Keraton Solo. Selain itu, ratusan petugas gabungan dari Polri dan TNI juga terlihat berjaga-jaga di sekitar kawasan komplek bangunan keraton.
Pertemuan antara kedua belah pihak rencana awal akan dilaksanakan di Kori Kamandungan, namun ternyata batal dilakukan. Gantinya, pertemuan yang dihadiri KGPH Benowo sebagai wakil dari Tim Lima, atau Satgas Panca Narenda dan KGPHB Puger sebagai wakil dari Dewan Adat, dilakukan di Pusat Pendidikan Topografi (Pusdiktop) TNI AD yang letak di sebelah timur keraton.
Dalam pertemuan tersebut, selain dihadiri oleh perwakilan kedua belah pihak, juga dihadiri oleh Kapolresta Solo, AKBP Ribut Hari Wibowo, Wakapolresta Solo, AKBP Andi Rifai dan Dandim Surakarta, Letkol Inf Edwin Apria Candra.
Pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan dilakukan secara tertutup. Bahkan, pintu masuk di markas Pusdiktop TNI AD dijaga ketat oleh petugas kepolisian dari satuan Sabhara. Hanya tamu yang berkepentingan yang diperbolehkan masuk di markas pendidikan topografi milik TNI AS tersebut.
Setelah pertemuan berlangsung hampir satu jam, kemudian tiba-tiba dari ruang tamu Pusdiktop TNI AD tersebut keluar perwakilan kubu Dewan Adat KGPH Puger yang dikawal sejumlah petugas Kepolisian dan Wakapolresta Solo.
Selanjutnya, ia pun meninggalkan lokasi pertemuan untuk masuk ke dalam keraton melalui ruang kasentanan yang letak berseberangan dengan lokasi pertemuan tersebut.
Sementara itu, kubu Raja PB XIII Hangabehi, KGPH Benowo baru meninggalkan lokasi pertemuan tersebut sekitar pukul 13.45 WIB. Ia didampingi oleh juru bicara kubu Raja Solo, KP Bambang Pradotonagoro. Selanjutnya, perwakilan Tim Lima tersebut langsung meluncur menuju kediaman Raja Hangabehi di Sasono Putro.
Anggota Satgas Panca Narendra, atau Tim Lima, KGPH Benowo mengatakan. dalam pertemuan tersebut ada sejumlah poin penting yang dibicarakan dengan pihak perwakilan kubu Dewan Adat, dalam hal ini diwakili KGPH Puger.
Poin pertama, yang dibicarakan dalam pertemuan itu keinginan Sinuhun untuk meminta kunci-kunci ruangan yang ada di dalam keraton. "Karena, semua kunci ruangan di dalam keraton dipegang oleh Dewan Adat," kata Benowo di Komplek Keraton Kasunanan Surakarta, Selasa, 4 April 2017.
Poin kedua, dalam pertemuan itu meminta kepada pihak Dewan Adat untuk membuka semua akses kepada Sinihun untuk bisa ke mana saja di dalam keraton.
Sebab, selama ini akses Sinuhun hanya terbatas di Sasono Putro saja, karena semua akses dikuasai oleh Dewan Adat. "Kalau kunci tidak diberikan, maka bisa mengakses masuk ke ruangan di dalam keraton akan dibuka dengan paksa. Tentunya, dengan catatan ada izin dan disaksikan dengan pihak yang berwenang seperti Kapolres dan Dandim," ujarnya.
Hanya saja dalam pertemuan tersebut, kata dia, terjadi perdebatan yang lama. Bahkan, sebagai perwakilan kubu Dewan Adat, Puger tidak bisa mengambil keputusan sama sekali. Padahal, sebagai utusan seharusnya bisa memutuskan.
"Lha, saya sebagai perwakilan saja sudah bisa putuskan, karena saya sudah wakili Sinuhun untuk mengambil kebijakan yang baik untuk keraton," katanya.
Keinginan pihak Satgas Panca Narendra untuk meminta semua kunci keraton supaya dalam Jumenengan, atau peringatan naik tahta sang raja yang ke-13 tahun pada 22 April nanti bisa terlaksana, tentunya dengan penyelenggara yang baru.
"Kita ingin melakukan Jumenengan bagi Sinuhun secara mandiri. Mereka (Dewan Adat) jika akan bantu boleh, sowan juga tidak dilarang. Jangan mengunci, atau mengisolasi akses masuk ke keraton untuk Sinuhun," ujarnya. (asp)
