Penyemen Kaki dari Kendeng Tolak Tawaran Istana
Selasa, 21 Maret 2017 - 00:35 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Lebih dari satu jam, pertemuan antara petani Kendeng dengan pihak Istana dilangsungkan tanpa kesepakatan. Tawaran dari pihak Istana yang diwakili Kepala Staf Presiden Teten Masduki, ditolak.
Usai pertemuan di Kantor Staf Presiden di kompleks Istana Negara Senin, 20 Maret 2017, Teten menjelaskan kalau pihaknya meminta para petani yang melakukan aksi semen kaki ini, berhenti hingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) keluar pada April nanti.
"Kami sampaikan ke para masyarakat Kendeng yang tadi hadir di KSP supaya mereka bisa semua berhenti dulu tunggu hasil KLHS," jelas Teten.
Harapan itu, karena kajian KLHS ini tidak bisa dilakukan hanya dalam sehari. Sehingga sembari menunggu, lanjut Teten, lebih baik aksi semen kaki di depan Istana dihentikan.
Teten menjelaskan, pagi hari tadi juga dilakukan pembahasan dengan PT Semen Indonesia. Kemudian dihasilkan kesepakatan, untuk proses penambangannya sementara dihentikan. Jalan akses juga dijanjikan untuk diperbaiki, karena rusak akibat alat berat tambang.
"Rencana peresmian pabrik mungkin ditunda dulu," pinta Teten.
Namun di tempat yang sama, salah satu peserta aksi bernama Gunretno mengatakan, tidak ada kesepahaman dari hasil pertemuan dengan KSP. Mereka sepakat untuk terus melakukan aksi sampai pabrik semen benar-benar tidak berdiri.
"Tidak ada hasil," kata Gunretno, usai pertemuan.
Keinginan pihak Istana agar aksi dihentikan sampai menunggu KLHS selesai pada April bulan depan, juga tidak dipenuhi oleh pihak penyemen kaki tersebut. Walau dalam pertemuan itu, Teten juga sudah menyampaikan kesepakatan dengan PT Semen Indonesia bahwa menghentikan sementara operasi hingga KLHS keluar.
"Diharpakan dari kami dengan adanya sudah ada kesepakatan komitmen semen (PT Semen Indonesia) tidak akan beroperasi sampai nunggu KLHS, dianggap kami mau tapi kami nggak mau," kata Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng itu.
Menurut mereka, justru pihak pemerintah daera Jawa Tengah yang tidak konsisten. Bagi mereka, sudah jelas kalau KLHS dilanggar oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mereka juga berkaca pada janji Jokowi pada 2 Agustus 2016, bahwa izin KLHS tidak akan keluar dalam satu tahun tetapi bulan berikutnya justru keluar.
"Kalau berpegang pada KLHS ya kami warga komitmen dengan apa yang disampaikan Pak Presiden. Tapi kalau ini gubernur melanggar mau diapakan, apakah dibiarkan," katanya.
Sehingga, walau dengan upaya pertemuan yang difasilitasi KSP ini, pihaknya tetap akan melakukan aksi itu. Hingga nantinya, bertemu Jokowi dan izin itu dicabut.
"Kayaknya kami harus menunggu di seberang Istana sini untuk tetap menunggu kapan izin itu dicabut," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
