Tanah Bersertifikat di Indonesia Tak Sampai 50 Persen

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil usai memberikan keterangan pers mengenai kasus mafia tanah di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/3/2017).
Sumber :
  • VIVA.co.id/ANTARA FOTO/Reno Esnir

VIVA.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, tanah milik swasta maupun pemerintah di Indonesia masih banyak yang belum bersertifikat.

Pelaku Penyerangan di Deliserdang yang Tewaskan 2 Orang Ternyata Suruhan, Segini Upahnya

"Dari 100 persen aset tanah di Indonesia, yang bersertifikat cuma sekitar 44 persen. Masih jauh sekali, termasuk aset yang dimiliki pemerintah, juga Polri 83 juta meter persegi," kata Sofyan di Mabes Polri, Jumat, 17 Maret 2017.

Karena itu, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar tanah di Indonesia bersertifikat semuanya, kementerian menekankan program sertifikasi.

Sengketa Hotel Sultan Belum Inkracht, PPKGBK Wajib Hentikan Aktivitas

"Kami punya program sertifikasi, tahun ini lima juta bidang, tahun berikutnya tujuh juta bidang, dan berikutnya sembilan juta bidang," ujarnya.

Karena itu, Sofyan mengaku akan mempercepat dan memproses serta memberikan bantuan dalam sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, baik pemerintah maupun swasta.

Satu-satunya SD di Pulau Derawan Kalimantan Timur Terancam Tutup

"Tujuannya nanti, tanah yang minim konflik. Sekarang ini sangat tinggi konflik yang disebabkan berbagai hal, salah satunya tanah," ujarnya. (art)

Cagub dan cawagub Sumsel nomor urut 2, Eddy Santana-Riezky Aprilia

Tuntaskan Konflik Agraria, Eddy Santana-Riezky Aprilia Bakal Pelopori Kebijakan Satu Peta di Sumsel

Cawagub Sumatera Selatan Nomor Urut 2, Riezky Aprilia menilai kebijakan 'satu peta' bisa mengatasi konflik agraria.

img_title
VIVA.co.id
11 November 2024