Tanah Bersertifikat di Indonesia Tak Sampai 50 Persen

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil usai memberikan keterangan pers mengenai kasus mafia tanah di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/3/2017).
Sumber :
  • VIVA.co.id/ANTARA FOTO/Reno Esnir

VIVA.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, tanah milik swasta maupun pemerintah di Indonesia masih banyak yang belum bersertifikat.

Tuntaskan Konflik Agraria, Eddy Santana-Riezky Aprilia Bakal Pelopori Kebijakan Satu Peta di Sumsel

"Dari 100 persen aset tanah di Indonesia, yang bersertifikat cuma sekitar 44 persen. Masih jauh sekali, termasuk aset yang dimiliki pemerintah, juga Polri 83 juta meter persegi," kata Sofyan di Mabes Polri, Jumat, 17 Maret 2017.

Karena itu, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar tanah di Indonesia bersertifikat semuanya, kementerian menekankan program sertifikasi.

Pelaku Penyerangan di Deliserdang yang Tewaskan 2 Orang Ternyata Suruhan, Segini Upahnya

"Kami punya program sertifikasi, tahun ini lima juta bidang, tahun berikutnya tujuh juta bidang, dan berikutnya sembilan juta bidang," ujarnya.

Karena itu, Sofyan mengaku akan mempercepat dan memproses serta memberikan bantuan dalam sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, baik pemerintah maupun swasta.

Sengketa Hotel Sultan Belum Inkracht, PPKGBK Wajib Hentikan Aktivitas

"Tujuannya nanti, tanah yang minim konflik. Sekarang ini sangat tinggi konflik yang disebabkan berbagai hal, salah satunya tanah," ujarnya. (art)

PLN selesaikan proyek Proyek SUTT 150 kV di Kalimantan Timur

Hindari Sengketa, PLN UIP KLT Sertifikasi Ratusan Aset Tapak Tower

PLN UIP KLT menerima 239 sertifikat aset tapak tower dari BPN di Kalimantan. Upaya ini memastikan legalitas aset, mendukung operasional, dan mencegah potensi sengketa.

img_title
VIVA.co.id
24 Desember 2024