KPK Diminta Tak Takut Bongkar Korupsi E-KTP

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Edwin Firdaus

VIVA.co.id – Politikus Demokrat Ruhut Sitompul menyampaikan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). KPK diminta jangan takut untuk membongkar kasus dugaan korupsi e-KTP yang ditaksir merugikan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun.

KPK Segera Rilis Dua Tersangka Baru Kasus E-KTP

"Aku terima kasih kepada KPK. Sipapa pun itu baik Demokrat, harus dikupas tuntas. Buktikan itu KPK," kata Ruhut saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat, 10 Maret 2017.

Dia menegaskan tak mungkin korupsi E-KTP hanya menjadi tanggung jawab dua tersangka yang sekarang menjadi terdakwa di persidangan. Ia menduga ada oknum terkait yang memainkan peranannya agar proyek itu jadi bancakan.

Jaksa KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Ponakan Setya Novanto

"Ini uang triliunan bos. Aduh, duit rakyat itu. Jadi, pejabat enggak puas apa? Ayo, KPK, masyarakat di belakang kalian termasuk saya. Jangan takut, bongkar sampai ke akarnya," lanjut Ruhut.

Ruhut pun merasa beryukur sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR. Meskipun permintaan mundur ini belum disetujui oleh pengurus Demokrat, tapi Ruhut mengaku tak berniat jadi wakil rakyat lagi.

Kendaraan Taktis Disiagakan Jaga Aksi 67

"Aku mundur dari DPR kenapa memang? Ya karena di Senayan banyak orang munafik. Merasa terhormat tapi nyakitin rakyat," tuturnya.

Seperti diberitakan, sejumlah elit dari 9 parpol disebut dalam berkas dakwaan di persidangan perdana korupsi E-KTP. Salah satu parpol dan sejumlah kadernya yang diduga menikmati duit panas adalah Demokrat. Kader dan mantan kader parpol yang diduga dapat antara lain seperti Marzuki Ali, Anas Urbaningrum, Djafar Hafsah, sampai Muhammad Nazaruddin.

Agus Rahardjo

Bambang Pacul Sebut Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi Kedaluarsa: Motifnya Apa Coba?

Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mempertanyakan motif mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Jokowi intervensi kasus e-KTP

img_title
VIVA.co.id
5 Desember 2023