BNN Pastikan Permen Dot Tak Mengandung Narkoba
- VIVA.co.id/Dani
VIVA.co.id – Badan Narkotika Nasional (BNN) telah merampungkan proses pemeriksaan laboratorium terhadap permen dot yang diduga mengandung zat narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, BNN menyatakan, permen dot tidak mengandung narkoba.
"Setelah dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Narkoba BNN disimpulkan bahwa sampel permen tersebut negatif, atau tidak mengandung narkotika atau juga bahan psikoaktif lainnya," kata Kepala Bagian Humas BNN, Kombes Pol Slamet Pribadi kepada VIVA.co.id, Kamis, 9 Maret 2017.
Slamet mengatakan, selain uji laboratorium, hal lainnya yang memperkuat bahwa permen dot tak mengandung narkoba, yaitu peredarannya yang melalui jalur resmi dan telah mendapat izin edar resmi.
"Beberapa kasus jenis makanan sering dijadikan modus para sindikat narkotika. Namun biasanya produk-produk tersebut dijual secara ilegal dan dengan harga yang tentunya berbeda dari harga pasar," ujarnya
Meski begitu, BNN tetap meminta para orang tua untuk selalu mengawasi pergaulan putra putrinya. Begitu juga dengan pihak terkait lain, seperti sekolah, lingkungan RT, lingkungan RW, hingga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda untuk dapat turut membantu mengawasi lingkungan sekitar, agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba
"BNN mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai modus peredaran gelap Narkoba yang semakin beragam," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, permen dot dalam kemasan botol diduga mengandung narkoba beredar di Kota Surabaya. Permen dot tersebut ditemukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, saat menggelar razia di 14 kecamatan. Razia digelar setelah ada murid Sekolah Dasar (SD) yang mengalami pusing setelah memakan permen itu.Â
Tak hanya di Surabaya, permen dot juga telah beredar di sejumlah kota lain seperti Mojokerto dan
Bekasi, Jawa Barat.
Menkumham Didesak Terbitkan Peraturan Terkait Penggunaan Sekunder Hak Cipta Buku
Pengurus Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly segera menandatangani Rancangan Peraturan Me
