Polda Jabar Minta Ormas di Wilayahnya Tak Ikut Aksi 112
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Kepolisian Daerah Jawa Barat meminta agar seluruh ormas Islam di daerahnya, tidak memberangkatkan massa ke Jakarta untuk ikut dalam aksi 112 pada Sabtu, 11 Februari 2017. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus, menjelaskan, seluruh Polres di wilayah hukum Polda Jawa Barat telah berkoordinasi untuk tidak mengizinkan massa berangkat ke Jakarta pada momentum Pilkada DKI Jakarta.
"Kami mengimbau tidak mengirimkan ke sana karena tidak diberi izin. Kami harapkan tidak ada (yang berangkat). Tidak ada izin, kalau salat boleh," kata Yusri di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat, Jumat 10 Februari 2017.
Kepolisian memastikan, ormas yang berangkat akan ditindak tegas oleh Polda Metro Jaya apabila dilakukan tanpa izin.
"Kalau memang tidak diberi izin, kemungkinan dibubarkan oleh Polda Metro bukan Polda Jabar," kata dia.
Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan, mengimbau masyarakat tidak ikut aksi 112 di Jakarta pada Sabtu, 11 Februari 2017, sehari menjelang masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Anton menilai, aksi tersebut terjadi bukan karena adanya permasalahan agama dan harus mewajibkan massa dari daerah ikut serta.
"Itu kan Pilkada DKI, itu kan masalah politik, jangan dicampuradukkan," kata Anton di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 8 Februari 2017.
Anton menjelaskan, akan lebih harmonis dan kondusif jika masyarakat tidak terpengaruh dengan masalah di daerah lain terlebih jika berkaitan dengan urusan politik.
"Biarkan tiap daerah mengurus rumah tangganya masing masing, itu bukan masalah agama. Masalah agamanya di mana?" kata Anton.
Aksi 112 rencananya akan digelar pada 11 Februari 2017 dan dipusatkan di Jakarta. Aksi itu bersamaan H-1 masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Kepolisian Daerah Metro Jaya sempat mengimbau masyarakat tak menggelar aksi itu. (one)
Alasan Rizieq FPI dan GNPF Tak Ikut Aksi 212
Murni umat Islam yang bergerak untuk penegakan hukum.
