Pemindahan Bukan Jaminan Napi Tak Akan Pelesiran
- VIVA.co.id / Suparman
VIVA.co.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih meragukan pemindahan narapidana yang tersangkut kasus pelesiran ke luar lapas tidak akan mengulangi perbuatannya.
"Itu bukan solusi (pemindahan napi)," kata Dirjen Pemasyarakatan KemenkumHAM I Wayan Dusak, Kamis, 9 Februari 2017.
Atas itu, kini Kemenkum HAM sedang mencari solusi terbaik guna mencegah agar tidak kembali terulang kabar bahwa napi di dalam penjara justru masih bisa berjalan ke luar penjara.
"Sekarang kita cari solusi bukan sekadar dipindahkan saja," katanya.
Di bagian lain, terkait rencana pemindahan sejumlah napi yang diduga pelesir ke luar lapas, Dusak masih enggan merinci siapa saja yang akan terkena. "Saya belum bisa bilang siapa. Tunggu tanggal mainnya saja," kata Dusak.
Beberapa waktu lalu, dalam sebuah laporan investigatif majalah Tempo disebutkan bahwa ada sejumlah napi, khususnya yang tersangkut kasus korupsi di Lapas Sukamiskin Jawa Barat bisa berpelesiran ke luar ruangan.
Mereka memanfaatkan izin berobat yang diberikan petugas. Namun kemudian menyalahgunakannya dengan mendatangi apartemen pribadi dan kediaman mereka.
Sejumlah tahanan itu seperti, mantan Wali Kota Palembang Romi Herton lalu narapidana kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan Anggoro Widjojo. Termasuk mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, yang tersangkut kasus suap tukar-menukar lahan, terpergok ke rumah kontrakan di Kompleks Panorama Alam Parahyangan. Ulah mereka diduga tidak cuma sekali dan berulang.
Indikator Politik: Dedi Mulyadi Unggul Telak 71,5 Persen di Pilgub Jawa Barat
Elektabilitas pasangan cagub-cawagub di Pilkada Jawa Barat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan jauh mengungguli tiga pasangan lainnya, berdasarkan hasil survei Indikator Politik.
