Modus Suap Tersangka Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur

Ilustrasi TKI RI di Malaysia.
Sumber :
  • Satria Lubis (Medan)

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan perhatian serius terhadap kasus suap penerbitan paspor pada  2016 dan calling visa 2013-2016 di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.  Pada perkara ini, penyidik sudah menjerat Atase Imigrasi pada KBRI Malaysia, Dwi Widodo sebagai tersangka.

Menteri Imigrasi Bakal Jadikan Mutasi Rekening Syarat Keimigrasian Demi Cegah TPPO

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, perbuatan Dwi sudah sangat merugikan Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Sebab, untuk mengurus paspor dan visa itu, TKI harus membayar biaya yang besar di luar tarif resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Ini yang rugikan adalah TKI yang ada di Malaysia. Biaya yang dikenakan tersebut menjadi tanggungan di tengah banyaknya beban yang ditanggung TKI," kata Febri di kantornya, Jakarta, Selasa 7 Februari 2017. 

Cegah PMI Jadi Korban TPPO, Agus Andrianto Kerahkan 146 Petugas Imigrasi Pembina Desa

Febri menambahkan, dalam melakukan kejahatannya, Dwi menggandeng perusahaan yang tidak berwenang dalam pengurusan paspor dan visa. Makelar atau perantara pembuatan paspor dan visa tersebut mendekati kantong-kantong tempat TKI bermukim, kemudian menawarkan pembuatan paspor dengan sistem reach out dengan biaya yang lebih tinggi. 

Menurut Febri, biaya itu dinikmati oleh perusahaan makelar sebagai bagian keuntungan mereka.

Imigrasi Bekasi Gelar Rakor Timpora, Fokus Perkuat Penanganan Pengungsi

"Sebagian lagi dialirkan ke tersangka DW," kata Febri.

Febri menjelaskan, hasil kajian dari bagian penelitian dan pengembangan KPK tahun 2007 memperlihatkan masalah yang cukup serius dalam proses penempatan TKI. Bahkan, kata Febri, perlindungan TKI di luar negeri sangat lemah.

"Sejak keberangkatan, penempatan, dan pemulangan TKI kerap jadi objek pungutan liar. Seperti untuk pembuatan surat terkait perizinan hingga asuransi. Seharusnya pihak-pihak yang lakukan pelayanan publik tidak memungut lebih, dan memanfaatkan celah mengambil keuntungan untuk diri sendiri," kata Febri.

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim kunjungi Immigration Lounge PIM 3

Wamen Imigrasi Silmy Karim Cek Layanan Paspor di Immigration Lounge PIM 3

Setelah diresmikan pada 10 Juni 2024 lalu, Immigration Lounge PIM 3 menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan paspor secara cepat, praktis dan layanan akhir pekan

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024