Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemda Tahun 2016 Masih Rendah
- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota regional III di Gedung JEC, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Senin 6 Februari 2017.
Penyerahan LHE AKIP Regional III Indonesia, terdiri dari 156 kabupaten/kota se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Dari 156 kabupaten/kota tersebut tidak ada Kabupaten/kota yang mendapatkan nilai memuaskan atau AA.
Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, keseriusan dan komitmen Bupati, Wali Kota dan Sekretaris Daerah serta pimpinan daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil.
Tahun ini sudah ada dua kabupaten/kota yang mendapatkan predikat A, dari tahun lalu yang baru satu. Kedua daerah dimaksud adalah Kota Bandung (kedua kalinya) dan Kabupaten Banyuwangi, dan telah berhasil dalam pengimplementasian SAKIP.
"Saya berharap keberhasilan dua daerah tersebut dapat diikuti oleh kabupaten/kota di Indonesia terutama di Wilayah Regional III. Saya sarankan segera lakukan replikasi ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik penerapan SAKIPnya," katanya, Senin 6 Februari 2017.
Meski demikian, Asman mengapresiasi capaian yang telah didapat oleh pemerintah kabupaten/kota dengan predikat baik hingga sangat baik. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP tersebut sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran.
SAKIP bukanlah kumpulan dokumen semata, karena dengan implementasi secara benar, ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara/daerah yang pada hakikatnya merupakan dana yang terkumpul dari rakyat.
Lebih lanjut, hasil evaluasi SAKIP kabupaten/kota tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. "Namun rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C," ujarnya.
Data hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan Kementerian PANRB pada tahun 2016 menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun 2016, evaluasi AKIP dilakukan terhadap 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota, dengan nilai rata-rata masih di bawah B.
Asman menambahkan, bahwa birokrat harus mengubah mindset dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan.
"Kita perlu bekerja secara terstruktur untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera," ujarnya.
Pada penyerahan Hasil Evaluasi AKIP regional II, terdapat satu pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat A atau sangat baik, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Di samping itu terdapat 3 kabupaten/kota yang meraih predikat 'BB' yaitu Kabupaten Badung, Kota Malang, dan Kabupaten Tulungagung.
Di wilayah tersebut pun terdapat 31 kabupaten/kota dengan predikat B, kemudian 61 kabupaten/kota dengan predikat CC, serta 50 kabupaten/kota dengan predikat C, dan satu kabupaten dengan predikat D.
Sementara itu untuk wilayah I terdapat satu Pemerintah Kota yang berpredikat A, yakni Kota Bandung tiga kabupaten/kota berpredikat BB, 17 kabupaten/kota dengan predikat B. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat 81 kabupaten/kota dengan predikat CC, 69 kabupaten/kota dengan predikat C dan satu kabupaten dengan predikat D. (mus)
