MK Soroti Berkas Rahasia Saat Patrialis Akbar Dicokok KPK

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar saat mengenakan baju tahanan KPK
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA.co.id – Mahkamah Konstitusi menyoroti draft (rancangan naskah) perkara yang sempat diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Patrialis Akbar Rabu lalu.

KPK Ungkap yang Kena OTT di Riau Pj Wali Kota Pekanbaru

Sebab, draft perkara yang belakangan diketahui dibawa oleh Kamaludin, perantara Patrialis, adalah berkas rahasia yang tidak boleh diketahui oleh pihak mana pun sebelum dibacakan di sidang pleno MK.

"Apapun yang namanya draft putusan itu kan rahasia. Tidak boleh diketahui siapa pun sebelum diucapkan dalam sidang pleno. Sekarang sedang disiapkan langkah-langkah untuk itu," kata Fajar Laksono, juru bicara MK di Jakarta Pusat, Jumat, 27 Januari 2017.

KPK OTT Lagi, Kali Ini di Pekanbaru Riau

Secara prinsip, Hakim Konstitusi memang diperbolehkan membawa pulang draft perkara. Namun, mereka tidak diperkenankan menyebarluaskan drat perkara itu ke pihak lain.

Atas hal itu, ia mengatakan bahwa para Hakim Konstitusi tengah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) guna membahas soal draf perkara tersebut.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Tiba di KPK Usai Terjaring OTT

"Saat dibawa pulang itu mestinya dikoreksi. Tapi kalau dimanfaatkan untuk hal lain ya itu urusan masing-masing hakim," katanya.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan Patrialis bersama tiga orang lain. Ia diduga menerima suap untuk kebutuhan judical review Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KPK menduga, pengusaha bernama Basuki Hariman dibantu sekretarisnya Fenny bersama Kamaludin yang menjadi perantara Patrialis Akbar, telah menyuap hakim konstitusi tersebut. Jumlahnya senilai 20 ribu dolar Amerika Serikat dan 200 ribu dolar Singapura. (ren)

Ketua KPK periode 2024-2029, Setyo Budiyanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2024

Setyo Budiyanto Beri Sinyal Lanjutkan OTT: Kan KPK Punya Kewenangan Penyadapan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, Setyo Budiyanto memberikan sinyal akan melanjutkan operasi tangkap tangan (OTT) di masa kepemimpinannya nanti.

img_title
VIVA.co.id
16 Desember 2024