Kelas Tiket Pesawat jadi Topik Bahasan Calon Komisioner KPU

Seleksi ujian tulis calon penyelenggara pemilu
Sumber :
  • VIVA/Irwandi

VIVA.co.id – Tim Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu menggelar tes wawancara terbuka calon penyelenggara Pemilu periode tahun 2017-2022 di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat.

Strategi Anggota Baru KPU Jaga Netralitas

Salah satu persoalan yang disoroti dalam wawancara tersebut adalah perihal tiket akomodasi pesawat yang digunakan Komisioner KPU RI ketika melakukan perjalanan dinas ke daerah.

"Semua institusi itu harus mendorong efisiensi. Menteri saja pakai kelas ekonomi. Nah, kita heran kenapa Komisioner KPU-Bawaslu tetap mau duduk di kelas bisnis, tidak di kelas ekonomi," ujar Ketua Tim Seleksi KPU-Bawaslu, Saldi Isra di lokasi, Rabu, 25 Januari 2017.

Ini Daftar Calon Anggota KPU dan Bawaslu Terpilih

Untuk itu, pakar hukum tata negara tersebut menyarakan agar ke depan persoalan kelas tiket pesawat pimpinan penyelenggara pemilu itu bisa diubah. Tujuannya, dalam rangka efisiensi anggaran.

"Ini kan bisa juga diubah sebagai cara untuk melakukan efisiensi. Walaupun secara aturan dibenarkan, tapi ini kan sebagai contoh (penghematan anggaran) ke depan," kata Saldi.

Besok, DPR Umumkan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Terpilih

Menjawab itu, Komisioner KPU RI, Arief Budiman yang hadir sebagai peserta seleksi mengatakan bahwa selama ini memang sering menggunakan pesawat dengan kelas bisnis. Namun ia juga mengaku, kelas ekonomi pun sering ia gunakan.

"Kelas bisnis dan kelas ekonomi sering saya gunakan. Tapi memang kebanyakan kelas bisnis," kata Arief.

Komisioner KPU lainnya, Hasyim Asy'ari, mengatakan bahwa tidak masalah jika ke depan pimpinan KPU harus menggunakan pesawat dengan kelas ekonomi.

"Enggak masalah saya naik ekonomi. Dulu saya biasa Semarang-Jakarta naik bis. Jadi naik kelas ekonomi enggak masalah," kata dia.

Peserta lainnya, Tenaga Ahli KPU, Partono, mengatakan jika lolos menjadi Komisioner KPU, kebijakan soal kelas pesawat itu akan dia evaluasi.

"Perjalanan dinas pimpinan (KPU) pakai tiket bisnis. Itu nanti akan kami evaluasi bersama. Misal, kalau penerbangan di atas 2 jam, enggak masalah pakai kelas bisnis," kata Partono. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya