Bupati Nganjuk Dicecar Penyidik KPK Soal Asal Usul Hartanya
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman merampungkan pemeriksaannya sebagai tersangka di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa sore 24 Januari 2017.
Ditanyai mengenai perkaranya, Politikus PDI Perjuangan itu tetap bungkam, hanya pengacaranya Susilo Aribowo yang bicara kepada awak media.
Susilo mengungkapkan, bahwa kliennya pada pemeriksaan penyidik dikonfirmasi beberapa hal. Terutama ihwal asal-usul harta yang dimiliki Taufiqurrahman.
"Terutama tadi diklarifikasi soal harta kekayaan saja untuk disandingkan dengan laporan harta kekayaan yang sudah masuk yang diwajibkan (LHKPN)," ujarnya di kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Susilo mengakui memang ada harta-harta Taufiq dicurigai penyidik lembaga antirasuah itu didapat dengan cara tak legal. Padahal menurut Susilo, sebelum menjabat Bupati Nganjuk, kliennya itu adalah pengusaha.
"Latar belakang beliau ini kan pengusaha. Jadi sejak 2008 menjadi bupati, kemudian kegiatan selaku pengusaha itu beliau tinggalkan semua," ujar Susilo.
KPK telah menetapkan Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Taufiq diduga turut serta dalam proyek pemborongan pada rentang tahun 2009. Ada lima proyek yang diduga menjadi ajang korupsi Taufiqurrahman.
Kelima proyek, yakni pembangunan Jembatan Kedung Ingas, rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, rehabilitasi saluran pembuangan Ganggang Malang, perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung, dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Mblora di Kabupaten Nganjuk.
Sedangkan kasus kedua adalah gratifikasi, yang diduga diterima Taufiqurrahman selama menjabat Bupati Nganjuk dua periode.
Atas perbuatannya, Taufiqurrahman dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (mus)
Berkas 7 Tersangka Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Dilimpahkan ke Jaksa
Penyidik Bareskrim membuat empat berkas perkara secara terpisah. Penyelidikan kasus Bupati Nganjuk ini dilakukan sejak April 2021.
