Seribu Santri dan Ulama Tuntut GMBI Dibubarkan

Lebih seribu orang mengatasnamakan santri dari sejumlah pesantren di Garut berunjuk rasa di kantor DPRD setempat pada Jumat, 20 Januari 2017.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Diki Hidayat

VIVA.co.id - Lebih dari seribu orang mengatasnamakan santri dari sejumlah pesantren di Garut berunjuk rasa di kantor DPRD setempat pada Jumat, 20 Januari 2017.

Dedi-Erwan Unggul versi Hitung Cepat, Tim Pemenangan: Perjuangan Belum Selesai

Massa yang mengatasnamakan Himpunan Santri Garut (Hisgar) itu menuntut organisasi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Garut dibubarkan. Massa juga meminta induk organisasi GMBI dibubarkan.

Para pengunjuk rasa yang sebelumnya berkumpul di Lapangan Otto Iskandar Dinata dan berjalan sejauh dua kilometer ke kantor DPRD bertahan di tengah guyuran hujan. "Kami tak gentar, kami datang ke sini dari tempat jauh untuk menuntut agar GMBI dibubarkan," ujar seorang orator dalam unjuk rasa itu.

KPU Jabar: 6 Petugas KPPS Meninggal Dunia Selama Proses Pilkada 2024

Sebagian demonstran diterima anggota DPRD Garut di ruangan Rapat Paripurna. Para santri dan ulama menuntut DPRD dan Bupati Garut agar memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri supaya membubarkan GMBI.

Para pengunjuk rasa menuding GMBI telah menghina ormas Islam beserta umat Islam. Mereka juga menyerukan umat Islam se-Indonesia bersatu untuk menuntut pembubaran GMBI.

Dedi Mulyadi Bakal Fungsikan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat jadi Museum, Dia Tinggal di Kampung

"Buktikan bahwa umat Islam siap bersatu demi tegaknya keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim," katanya.

Tuntutan pembubaran GMBI itu menyusul peristiwa bentrokan massa organisasi itu dengan Front Pembela Islam (FPI) di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Januari 2017.

Tak lama kemudian terjadi penganiayaan seorang simpatisan FPI oleh orang tak dikenal setelah massa berdemonstrasi di Markas Polda. Penganiaya sempat disebut anggota atau simpatisan GMBI tetapi Kepala Polda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, menyangkalnya. (ase)

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid bersama petinggi PKB.

Elite PKB Wacanakan Lagi Gubernur Dipilih DPRD, Apa Alasannya?

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui DPRD masing-masing.

img_title
VIVA.co.id
29 November 2024