Tambahan Kuota Haji Harus Diprioritaskan untuk Lansia
- VIVA.co.id/Arinto
VIVA.co.id – Majelis Ulama Indonesia menyarankan Kementerian Agama untuk memprioritaskan tambahan kuota haji 2017 kepada calon jemaah lanjut usia.
Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi, mengatakan hal itu untuk menjaga tingkat istitha'ah jemaah, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan kemampuan fisik dalam menunaikan syarat dan rukun ibadah haji. Sehingga diharapkan kesehatan calon jemaah benar-benar dalam kondisi prima.
"Kasihan jika calon jemaah yang sudah berusia lanjut masih harus menunggu antrean yang cukup lama. Dikhawatirkan pas tiba waktu giliran berangkat kondisi badannya sudah uzur. Sehingga justru akan merepotkan semua pihak selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci," kata Zainut melalui keterangan tertulisnya kepada VIVA.co.id, Jumat, 13 Januari 2016.
Di samping itu, MUI mengimbau kepada Kemenag untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji. Dari mulai proses keberangkatan, selama musim haji di Tanah Suci, sampai kepulangan kembali ke Tanah Air. Sehingga jemaah dapat melaksanakan ibadahnya dengan tertib, lancar, aman dan nyaman.
"MUI terus mendorong Kemenag untuk melakukan lobi kepada Pemerintah Arab agar bisa menambah kuota haji setiap tahunnya agar masalah daftar tunggu bisa dikurangi secara bertahap," ujar Zainut.
Selama tiga tahun, dari 2013 hingga 2016, jumlah jemaah haji Indonesia terpotong 20 persen, karena perluasan fasilitas Masjidil Haram.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan Pemerintah Arab Saudi telah memenuhi permintaan Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kuota normal haji bagi Indonesia, dari 168.800 menjadi 211.000.
Selain mengembalikan kuota, Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota haji Indonesia dan memutuskan menambah kuota 10.000. Kuota haji untuk Indonesia pada 2017 menjadi 221.000 atau mengalami kenaikan 52.200 jemaah.
KPK Siap Gandeng Pansus DPR Usut Dugaan Penyelewengan Kuota Haji Khusus
KPK menyatakan siap bekerjasama dan menindaklanjuti temuan panitia khusus (pansus) haji DPR RI terkait dugaan penyelewengan alokasi kuota haji khusus 2024
