Mahasiswa Sempat Bentrok dengan Polisi di Semarang

Aksi demonstrasi mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis, 12 Januari 2017.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Dwi Royanto

VIVA.co.id - Demonstrasi aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia wilayah Semarang, Jawa Tengah, berlangsung panas. Bentrokan antara mahasiswa dan polisi sempat terjadi di tengah orasi mahasiswa di depan Gedung Gubernur Jawa Tengah.

301 Pendemo di DPR Diamankan, Polri Ingatkan Dasar Hukum Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Memanasnya aksi berawal saat massa tak terima kala polisi menyita atribut aksi berupa ban dan bahan bakar solar yang akan digunakan untuk aksi bakar-bakar. Mahasiswa akhirnya tersulut emosi. Mereka kemudian mendorong blokade polisi dan masuk pintu gerbang untuk mengambil atribut yang disita.

Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Sejumlah personel polisi juga terus mencoba mempertahankan barisan dan memukul mundur peserta aksi. Suasana terus memanas saat beberapa mahasiswa terkena tongkat polisi.

Bangladesh Mencekam! Demonstrasi Berdarah Sudah Tewaskan 110 Orang

"Aksi kami berlangsung damai, kenapa kami dipukuli," ujar seorang orator aksi menggunakan pelantang suara.

Kondisi panas terus berlanjut. Puluhan mahasiswa mencoba memasuki pintu gerbang dengan mendorong pintu gerbang untuk bertemu perwakilan DPRD dan Pemerintah Provinsi. Melalui mobil pengeras suara, polisi beberapa kali menyerukan mahasiswa tak mendobrak pintu gerbang.

Berlangsung Ricuh, Polisi Seret dan Tangkapi Demonstran di China

Emosi massa akhirnya mereda saat kedua kubu memilih mediasi. Massa kemudian ditemui perwakilan pejabat Pemprov Jawa Tengah yang berjanji menyampaikan aspirasi mereka.

Jadug Trimulyo, Koordinator Aliansi Semarang Raya, mengaku aksi mereka didasari tuntutan kepada pemerintah untuk segera menurunkan harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat.

"Program pemerintah saat ini jelas merugikan rakyat kecil. Sebut saja kenaikan tarif administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), BBM (bahan bakar minyak), dan kenaikan tarif listrik," ujarnya.

Menurut mereka, kebijakan tak berpihak itu disebabkan lemahnya koordinasi kementerian yang justru menimbulkan kegaduhan saat merumuskan kebijakan. Akibatnya, kebijakan justru prematur dan merugikan rakyat.

"Kesejahteran umum itu sumber kebahagiaan rakyat. Negara tidak boleh menjadi tempat penggarong atas nama kapital," katanya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya