Lebih 60 Kepala Daerah Diciduk KPK, Bukti Pengawasan Lemah

Gedung KPK.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi  menilai kinerja inspektorat atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah belum maksimal. Hal itu dibuktikan masih banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi.  

Jawaban Menohok Kejagung kepada Pimpinan KPK!

Terakhir, KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini karena diduga telah melakukan praktik suap menyuap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.  

"Sudah ada lebih dari 60 kepala daerah, baik itu wali kota, bupati dan maupun gubernur. Hampir dipastikan peran inspektorat (APIP) tidak berfungsi dengan baik," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 9 Januari 2017.

Bantah Isu Taliban, Pimpinan KPK: Adanya Militan Pemberantas Korupsi

Menemui fakta itu, menurut Alexander, KPK di tahun 2017 ini akan mendorong penguatan APIP sebagai pengawas pemerintah.

Mantan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu berharap, melalui peraturan pemerintah atau revisi perundang-undangan, APIP bisa diperkuat. Pasalnya, selama APIP masih rentan diintervensi oleh pihak berkepentingan, tidak terkecuali kepala daerah yang tengah berkuasa, kinerjanya tidak akan maksimal.

Struktur KPK Gemuk, Dewas Sudah Ingatkan Firli Bahuri Cs

"Pengawasan internal masih sangat lemah, sehingga korupsi kembali terulang," kata Alexander.

Harvey Moeis

5 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Harvey Moeis Peringkat Satu

Kasus korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang kronis dan memiliki berdampak signifikan terhadap berbagai sektor termasuk perekonomian negara. Hal ini karena korup

img_title
VIVA.co.id
3 Juli 2024