Pemkot Depok Akui Jumlah Warga Miskin Melonjak

Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad (paling kanan) menerima kunjungan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Sumber :

VIVA.co.id – Angka kemiskinan di Kota Depok terus merangkak naik dari 7,5 persen menjadi delapan persen di 2016. Pihak pemerintah setempat pun menuding, kenaikan tersebut diprediksi akibat banyaknya jumlah warga yang bermigrasi ke kota berikon belimbing tersebut.

Menurut Penelitian, Wilayah yang Dikuasai Dinasti Politik Identik dengan Kemiskinan

Walikota Depok, Idris Abdul Shomad pun mengakui hal itu saat menerima kunjungan Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawangsa, di Balaikota, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin 9 Januari 2017.  

Namun dia berdalih, angka tersebut dipicu banyaknya jumlah warga yang melakukan migrasi ke Kota Depok. Bahkan, sebagian besar diantaranya tidak memiliki keterampilan sehingga menambah daftar jumlah pengangguran.

Indef Kritik Kebijakan Bansos: Anggaran Naik Terus, Kemiskinan Cuma Turun 2,3 Persen Sejak 2010

“Jumlah warga miskin mengalami kenaikan sekitar 0,5 persen. Tadinya 7,5 persen jadi 8 persen. Ini karena banyaknya migrasi, pertambahan penduduk yang tak terkontrol,” katanya.

Jika dirunut, dari sekitar 2 juta warga Depok, 150 ribu diantaranya hidup dalam kemiskinan. Dan dari jumlah penduduk miskin tersebut, Pemerintah Kota Depok mengklaim ada 11 ribu jiwa yang telah mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) sedangkan 43 ribu orang lainnya terdaftar dalam program Beras Sejahtera (Rastra) yang dulunya dikenal dengan sebutan beras miskin (Raskin). “Alhamdulilah, jika dari Bu Menteri mau menambahkan bantuan untuk Kota Depok,” kata Idris.

Jumlah Penduduk Miskin Belum Kembali ke Level Pra-Pandemi, Pengamat: PR Besar Pemerintah

Menanggapi hal itu, Khofifah pun optimistis kartu elekronik Warung Gotong Royong (E-Warong) yang diresmikannya ini bisa mengatasi permasalahan  tersebut. Program ini dikhususkan untuk keluarga kurang mampu yang mendapat subsidi dari pemerintah, atau yang disebut dengan PKH.

Selain itu kartu e-Warong ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mendapat bantuan rastra atau yang dulu disebut raskin. Penerima kartu e-Warong bakal menerima uang dari pemerintah yang ditransfer langsung melalui rekening bank si penerima. Program ini tak beda dengan bantuan langsung tunai hanya saja caranya dinilai lebih efektif lantaran menggunakan kartu elektronik.

“Ingat ya ibu-ibu, kalau bantuan PKH uangnya bisa dicairkan. Kalau rastra tidak dan ini enggak bisa buat beli rokok,” ujarnya didampingi Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna.

Khofifah pun optimistis, program PKH bisa memutus mata rantai kemiskinan sekaligus membantu anak penerima manfaat. “Soalnya, bantuan PKH bisa dimanfaatkan untuk anak sekolah. Sedangkan orang tuanya akan diberdayakan dalam membentuk koperasi,” jelasnya.

“Jadi kita jangan lagi percaya dengan mereka yang mengaku bisa menggandakan uang kaya Kanjeng Dimas. Bilang, kita sudah punya kartu ajaib e-Warong,” tuturnya disambut tepuk tangan warga Depok.

E-Warong, lanjut Khofifah merupakan agen bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Di Depok, agen bank yang mengelola e-Warong adalah Bank BNI. Total ada empat bank yang mengelola e-Warong di Indonesia, yakni Bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI.

“Kalau kita belanja di warung yang menyediakan jasa kartu e-Warong, harganya jauh lebih murah dari warung ataupun toko lainnya.”

Nantinya, Pemkot Depok akan menyiapkan warung khusus penyedia jasa e-Warong di 11 kecamatan di kota tersebut. Namun untuk saat ini, baru ada satu warung yang tersedia, yakni di kawasan Sukmajaya, Depok.

Potret kemiskinan di Indonesia. (ilustrasi)

BPS: Jumlah Penduduk Miskin RI Rata-rata Berkurang 300 Ribu per Tahun Dalam Satu Dekade

Secara rata-rata, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 300.000 orang setiap tahunnya dalam sepuluh tahun terakhir.

img_title
VIVA.co.id
1 Juli 2024