Menkopolhukam: Badan Siber Nasional untuk Cegah Terorisme
- VIVA.co.id/ Moh. Nadlir
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membeberkan salah satu alasan dibentuknya Badan Siber Nasional guna mencegah masalah terorisme di tanah air.
"Saya sangat terinspirasi pada saat bulan Agustus 2016. Jadi dua minggu saya menjabat Menko Polhukam saya mengadakan satu internasional meeting di Bali tentang terorisme. Bagaimana kita memerangi terorisme, mencegah pembiayaan terorisme itu bisa kita potong," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Senin 9 Januari 2017.
International Meeting on Counter-Terrorism (IMCT) di Nusa Dua, Bali, pada Agustus 2016 dihadiri 140 peserta dari 23 negara dan tiga organisasi internasional, yakni ASEAN, PBB, dan Interpol.
"Waktu kita membicarakan masalah itu. Hampir semua negara membicarakan bagaimana kegiatan terorisme telah masuk ke wilayah cyber. Bagaimana komunikasi mereka, cara melatih dan merakit bom, bagaimana mereka melakukan transaksi, itu semua melalui cyber itu," kata dia.
Terlebih, kata Wiranto, banyak negara lain di dunia sudah punya badan tersebut untuk menanggulangi potensi aksi terorisme. Sementara Indonesia masih belum punya, dan bahkan masih parsial dan sporadis dalam menanggulangi masalah terorisme.
"Negara lain sudah begitu maju menempatkan cyber sebagai aktivitas utama di negara mereka. Dua bulan pertama jadi menteri, saya sudah melihat bahwa di negara lain masalah-masalah yang menyangkut cyber ini sudah menjadi satu masalah utama ya. Nah saya melihat kita Indonesia masih parsial atau sporadis," kata dia.
Meski Wiranto mengakui, memang sudah ada sejumlah badan cyber di lembaga/kementerian di dalam negeri. Hanya saja, kata dia, masih butuh satu badan baru yang menaungi, mengkoordinasikan badan-badan cyber tersebut.
"Ada cyber security dari Kepolisian, cyber defence di Kementerian Pertahanan, kemudian di Cyber Intelligence di Badan Intelijen Nasional (BIN), di Kementerian Komunikasi dan Informatika ada, ada juga di beberapa bank sudah ada sistem cyber mereka," ungkap dia.
Karena itu, secara nasional, Basinas akan menyatukan kegiatan penanggulangan terhadap serangan cyber. "Secara nasional yang menyatukan kegiatan cyber, yang dapat memproteksi kegiatan cyber secara nasional untuk melawan cyber attack yang luar biasa di Indonesia itu belum ada," kata dia.
Wiranto mengungkapkan, sejatinya Basinas sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada November 2016 lalu. Hanya saja, belum ia sampaikan ke publik lantaran masih ada sejumlah hal yang masih perlu disiapkan.
"Ahamdulillah kan sekarang sudah disetujui dan diizinkan Presiden, dan sebenarnya bukan sekarang tapi sudah dua bulan lalu ya. Sudah disetujui tapi kita kan masih mencoba bagaimana membangun ini tanpa biaya sangat besar. Karena kalau kita membeli peralatan lagi kan akan habis biaya besar," ujar dia.
Demi menyiasati kebutuhan anggaran yang besar tersebut, Basinas akan menyatu dengan Badan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
"Itu sudah diputuskan bahwa kita akan berdayakan lembaga sandi negara untuk menjadi embrio dari Basinas ini. Mereka sudah punya personel yang terlatih, sudah punya kantor, dan sudah punya perlengkapan, peralatan. Sudah punya suatu pemahaman bagaimana mengetahui cyber itu. ini yang akan kita tindak lanjuti," kata Wiranto.
