Ganjar Sebut Klaten Darurat Usai Bupati Ditangkap KPK
- Fajar Sodiq/Solo
VIVA.co.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku segera melantik 800 pejabat eselon di Kabupaten Klaten. Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) hasil Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) itu batal dilantik Bupati Sri Hartini gara-gara sang kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"(Klaten) Kondisinya sudah darurat. Malah Sekda (Sekretaris Daerah) Provinsi saya minta membantu Klaten. Kemungkinan besar dilantik dulu, setelah itu akan dilakukan reassesment," kata Gubernur di Semarang pada Kamis, 5 Januari 2017.
Menurut Ganjar, rencana pelantikan 800 PNS Klaten sudah sangat mendesak, karena menyangkut hajat hidup mereka. Setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, disepakati agar mereka dilantik sementara.
"Kalau enggak dilantik, mereka tak ada yang gajian. Saya minta jangan lama-lama, kalau bisa minggu ini, karena Pak Mendagri sebenarnya mintanya tanggal lima kemarin (5 Desember 2016), " ujarnya.
Namun sebelum pelantikan itu, Ganjar meminta PNS Klaten bisa mengirim surat kepada Kemendagri yang ditembuskan kepada Gubernur. Surat itu tentang permintaan izin Mendagri untuk melantik sementara.
"Sementara yang dimaksud kita lantik dulu, lalu dilakukan tes ulang untuk mengubah formasi, sehingga mereka menduduki tempat baik," katanya.
Mengenai tes ulang jabatan di Klaten, Gubernur ingin menggunakan pola yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi selama ini, yakni pola pansel (panitia seleksi) dan talent scouting (penelusuran bakat). Tujuan tes jabatan itu agar berjalan dengan benar-benar, sesuai aturan dan terbuka.
"Ini momentum Klaten bisa berubah dengan baik. Karena kejadian yang sama juga terjadi di Kabupaten Pati. Dulu wakilnya belum bersepakat (terkait penempatan jabatan PNS), komunikasi jadi sulit. Di Pati jadi lucu-lucuan. Ini tidak boleh, birokrasi harus berjalan. Misalnya nanti diulang lagi, ya kita ulang," ujar Gubernur.
Bupati Sri Hartini dan sejumlah pejabat setempat ditangkap KPK gara-gara kasus suap rotasi jabatan sejumlah PNS. Sri telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.
KPK telah memiliki alat bukti berupa uang senilai Rp2 miliar dengan pecahan Rp100 dan Rp50 ribu dalam dua kardus kemasan. KPK juga menyita ribuan uang dolar dalam operasi tangkap tangan itu.
KPK terus menyelidiki kasus suap itu. Komisi mencurigai masih banyak pejabat Pemerintah Kabupaten Klaten yang terlibat dalam suap jabatan itu.
