Pemerintah Kebut Pembangunan 13 Sekolah di Pidie Jaya Aceh
- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyelesaian pembangunan 13 sekolah sementara, yang menjadi prioritas di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Belasan sekolah itu dibangun sebagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-gempa yang mengguncang Pidie Jaya, Desember 2016 lalu.
Pembangunan kelas sementara ini dilakukan agar saat masa sekolah yang dimulai Januari tahun 2017 ini, proses belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan. Hingga saat ini, progres fisik pembangunan sekolah sementara yang menjadi prioritas telah mencapai 25,65 persen.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, yang juga menjadi Ketua Satgas Infrastruktur untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa di Pidie Jaya mengatakan, untuk pembangunan sekolah sementara ini ditargetkan dapat selesai pada akhir Januari, atau paling lama sampai pertengahan Februari 2017.
"Kegiatan belajar akan dimulai pada awal Januari, mungkin (sekolah sementara) belum selesai semuanya. Oleh sebab itu, kami mohon bantuan BNPB untuk menyiapkan bantuan berupa tenda darurat agar anak-anak tetap bisa sekolah," kata Danis dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id, Rabu, 4 Januari 2017.
Danis mengatakan, pekerjaan pembangunan kelas sementara yang telah dilakukan di 13 sekolah tersebut, meliputi pengecoran teras kelas, pekerjaan struktur, pekerjaan lantai, ruang guru, ruang pustaka, toilet, dan pemasangan rangka ruang kelas sementara.
Sementara itu, Ketua Harian Satgas Rehab Rekon Bencana Aceh, Rezeki Peranginangin mengatakan, saat ini telah terbangun beberapa ruang kelas yang bisa dipergunakan para anak didik untuk belajar, meskipun belum lengkap. "Kami menginstruksikan kepada para kontraktor agar mempercepat proses pembangunan, sehingga anak-anak merasa tenang dan optimis bahwa mereka akan dapat bersekolah sebagaimana biasanya," kata Rezeki.
Diketahui, pembangunan ruang kelas sementara ini dilakukan Kementerian PUPR bersama dengan beberapa BUMN Karya, untuk menjadi konsultan pengawas dan konstruksinya. Para kontraktor BUMN yang terlibat di antaranya adalah PT. Waskita Karya, PT. Hutama Karya, PT. Adhi Karya, PT. Nindya Karya, PT. Wijaya Karya, PT. PP, dan PT. Brantas Abipraya. Sementara konsultan pengawas yakni PT. Bina Karya, PT. Yodya Karya dan PT. Virama Karya.
Kementerian PUPR dan BUMN sepakat untuk membuat ruangan kelas dengan sistem modular dengan metode knock down. Menggunakan baja ringan, dan dilakukan dengan prinsip knock down sehingga apabila tidak digunakan lagi masih dapat dimanfaatkan oleh BNPB nantinya.
Sementara itu, 13 sekolah sementara itu dibagi menjadi 3 zona. Zona 1 dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya yang memproduksi panel di Banda Aceh, dan PT. Nindya Karya yang memproduksi panel di Medan. Sekolah yang menjadi wilayah kerjanya adalah SDN Tampui, SMP Tampui, SD Masjid Trienggading, SD Pelanduk Tunong, PAUD Kasih Ibu, ditambah 2 sekolah dasar diluar sekolah prioritas tersebut, yakni SD Peudeuk Tunong dan SDN Mereudu.
Zona 2 dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya dan PT. Hutama Karya, yang memproduksi panel di Medan. Sekolah yang ditangani adalah SMK Bandar Baru, MIN Paru (tipe panggung), SMP Bandar Baru, dan SDN Jie Jim.
Di zona 3, dikerjakan oleh PT. PP, PT. Waskita Karya yang memproduksi panel di Medan, dan PT. Brantas Abipraya di Banda Aceh. Sekolah yang akan dibangun yakni SD Maliem Dagang, SMKN 1 Bandar Dua, SMP 1 Samalanga dan SMP 2 Pante Raja.
(mus)
