Jokowi Ingin Redistribusi Aset dan Legalisasi Tanah Rakyat
- Laily Rachev - Biro Pers Setpres
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri dan pejabat untuk fokus pada pemerataan kesejahteraan rakyat. Jokowi ingin kesenjangan ekonomi maupun sosial masyarakat diperkecil seminimal mungkin.Â
Demikian perintah Presiden Jokowi saat mengelar Sidang Kabinet Paripurna yang pertama tahun 2017 di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 4 Januari 2017. Seluruh menteri dan kepala lembaga hadir untuk mengikuti rapat ini.
"Hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal baik dengan kegiatan kerja 2017 dan juga persiapan untuk 2018. Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah, yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan," kata Jokowi dalam pengantar rapatnya sambil didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Presiden menambahkan, kerja keras tetap harus dilakukan guna menurunkan angka kesenjangan. Baik antarwilayah, juga kesenjangan yang kaya dan miskin.
"Ini menjadi perhatian besar pemerintah kita ke depan," kata Jokowi seperti yang dipublikasikan oleh Kantor Sekretariat Kabinet RI.
Maka, dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, tahun ini dan tahun depan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah sangat penting sekali. Jokowi ingin rakyat dapat akses akan tanah.
Presiden menegaskan telah menyampaikan hal ini kepada menteri BPN dan menteri KLH, agar redistribusi aset betul-betul bisa dikerjakan lebih masif lagi.
"Saya minta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat, saya kira harus jadi fokus perhatian kita bersama dan kita lakukan besar-besaran selama dua tahun ini," katanya.
(ren)
Disebut Menteri Terbaik Hasil Lembaga Survei, Prabowo: Itu Jadi Beban
Prabowo menyebut semua menteri di kabinet satu tim.
