DPR Minta Pemerintah Konkret di Krisis Suriah
- Reuters/Omar Sanadiki
VIVA.co.id – Anggota Komisi bidang Luar Negeri DPR Jazuli Juwaini, meminta pemerintah Indonesia bertindak konkret, untuk ikut menghentikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Aleppo, Suriah.
Menurutnya, pemerintah bisa menyampaikan nota keprihatinan serius, dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab. Hal ini bisa disampaikan melalui duta besar di Suriah maupun duta besar Suriah di Jakarta. Juga kepada negara-negara terkait konflik di negara itu.
"Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat memilukan ini," kata Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, 19 Desember 2016.
Selain itu, perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa penghentian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait, kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, atau UNHCR.
"Piagam PBB yang dipedomani bersama oleh seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo, mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK PBB, penetapan kejahatan perang dan atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian," ungkap Jazuli.
Terakhir, secara regional atau melalui organisasi dunia, seperti Organisasi Konferensi Islam, atau Konferensi Asia Afrika, Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo.
"Sebagai negara muslim terbesar, didukung oleh mandat konstitusional yang kuat serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia diyakini bisa memainkan peran strategis bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia," kata Jazuli.
Untuk diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, situasi konflik di Suriah tak kunjung membaik, khususnya di wilayah Aleppo.
Rusia Pindahkan Rudal Canggih dari Suriah ke Benghazi dan Tobruk
Mobilisasi rudal canggih dilakukan Rusia sejak 2019.
