Daerah Tak Punya BPBD, Penanganan Bencana Jadi Sulit

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.
Sumber :
  • M Nadlir

VIVA.co.id – Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pihaknya merasa kesulitan dalam mengantisipasi dan menangani bencana di sejumlah daerah. 

Buntut Jukir Patok Tarif Rp150 Ribu, Dishub Kota Bandung Perketat Pengawasan

Karena, sejumlah daerah di Indonesia masih enggan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Padahal kenyataannya, keberadaan BPBD sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak maksimal dari suatu bencana, khususnya di daerah rawan bencana.

"Jadi, masih ada beberapa daerah yang sebenarnya rawan bencana, tapi belum mau membentuk BPBD, sehingga menyulitkan kami dalam menangani bencana," ujar Sutopo di BNPB, Pramuka Raya, Jakarta Timur, Sabtu, 10 Desember 2016.

BNPB Sebut Bencana Banjir Mendominasi di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua

Daerah yang belum memiliki BPBD adalah Kota Depok, Kota Bandung, Kota Salatiga, dan sejumlah kota lainnya.

Sutopo menuturkan, peran BPBD bukan hanya menangani saat kejadian, tetapi juga sebelum dan setelah terjadi bencana. Keberadaan BPBD guna mempersiapkan masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana.

BNPB Ungkap 51 Bencana Terjadi Selama Sepekan, Banjir di Musim Kemarau

Misalnya, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bencana, menyosialisasikan berbagai hal terkait bencana, melakukan pelatihan-pelatihan atau gladi bencana.

"Salah satunya mengoordinasikan tata ruang yang berbasis bencana dan sebagainya. Itu menjadi salah satu tugas BPBD," kata Sutopo.

Ketua KPU Kota Bandung Wenti Frihadianti dicopot jelang pilkada

Ketua KPU Kota Bandung Dicopot Jelang Penetapan Paslon Pilkada

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung Wenti Frihadianti diberhentikan dari jabatannya menjelang penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung

img_title
VIVA.co.id
22 September 2024