Menko Puan: Moratorium UN Akan Diputuskan Pekan Ini
- VIVA.co.id/ D. A. Pitaloka
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, wacana moratorium ujian nasional yang dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, akan diputuskan dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pekan ini.
Pada rapat nanti, Mendikbud Muhadjir akan melaporkan hasil kajian moratorium ujian nasional kepada Presiden.
"Nantilah presiden yang akan memutuskan apakah UN akan dimoratorium atau tidak," kata Menko Puan di sela-sela acara pembukaan Konggres XXI Persatuan Taman Siswa 2016 di Yogyakarta, Selasa 6 Desember 2016.
Andaikan nantinya pemerintah setuju moratorium UN, Puan memastikan mata anggaran yang telah ada dalam APBN 2016 untuk pelaksanaan UN, bisa dialihkan ke tempat yang lain, tentunya yang bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia.
"Kemananya ya kita belum tahu, karena belum tahu UN benar-benar di-moratorium atau tidak," ujar menteri yang juga politikus PDIP ini.
Kendati demikian, ada tidaknya UN lanjut Puan, yang paling utama tujuannya adalah agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. "Yang utama adalah pendidikan Indonesia lebih baik. Itu saja," ujar putri Megawati Soekarnoputri ini.
Sebelumnya, Mendikbud, Muhadjir Effendy, menyatakan alasan moratorium UN tak lain adalah karea materi UN yang selama ini dikerjakan oleh siswa lebih banyak soal pilihan ganda.
Menurutnya, soal pilihan ganda hanya menciptakan siswa untuk mengenal, menghafal dan mengaplikasikan hafalannya, sehingga tidak menciptalkan siswa menjadi siswa yang berpikir kritis, inovatif dan menjadi seorang pencipta.
"Menjadikan siswa yang kritis, inovatif dan pencipta atau kreatif bukan dengan cara multiple-choice (pilihan ganda), namun dengan materi ujian dengan banyak pilihan termasuk adanya materi esai. Dengan cara itu, maka akan membuka tabir misteri siswa kritis yang selama ini tidak ditemui dalam UN," ujarrnya.
Mantan Rektor UMM ini juga mengatakan, dengan perubahan ujian tes maka nantinya guru dan sistem organisasi yang ada di sekolah juga harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang akan diterapkan.
Selama ini, ketika sekolah akan menghadapi UN maka guru hanya fokus pada mata pelajaran yang di UN kan dan mengesampingkan mata pelajaran lainnya. Lembaga bimbingan belajar juga fokus memberikan latihan mata pelajaran yang akan di UN-kan.
"Hasilnya, guru yang mengajar mata pelajaran yang di-UN akan naik derajat, sedangkan guru lain yang mengajar mata pelajaran tak di UN-kan akan turun derajat.”
(mus)
