Status Hukum Ahmad Dhani Cs Ditentukan Sabtu

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Syaefullah

VIVA.co.id – Polisi belum memutuskan status hukum terhadap sepuluh aktivis yang ditangkap di tempat berbeda. Mereka yang ditangkap itu diketahui terkait tuduhan makar.

Viral Ucapan Gus Samsudin: Konten Tukar Pasangan Itu Dakwah, Saya Senang di Penjara

"Sepuluh orang tersebut kan sudah ditangkap, masih diperiksa 1X24 jam oleh penyidik. Baru hasilnya (setelah 1X24 jam, atau hari Sabtu) diketahui, apakah tersangka, atau tidak," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Pol Boy Rafli Amar, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat 2 Desember 2016.

Boy menjelaskan,sepuluh orang tersebut sudah diintai sebelumnya oleh polisi. Baik di media sosial dan kegiatannya. "Ada informasi komunikasi antarkesepuluh itu ya," katanya.

7 Pria Dieksekusi oleh Arab Saudi Gegara Tuduhan 2 Hal Mengerikan

Sepuluh orang yang ditangkap di antaranya Ahmad Dhani, Eko, Brigadir Jenderal (Purn) TNI Adityawarman Thaha, Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zein, Firza Huzein, Racmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar.

Sepuluh orang yang ditangkap karena kasus yang berbeda, delapan di antaranya dikenakan pasal 107 Jo pasal 110 Jo pasal 87 tentang Makar, dengan maksud menggulingkan pemerintah, dengan ancaman penjara paling lama seumur hidup, atau pidana penjara sementara selama 20 tahun.

Jadi Relawan Prabowo, Eks Kapolda Metro Era Presiden Gus Dur Tak Khawatir Diserang Isu Makar

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Kombes Pol Rikwanto menjelaskan, kedelapan orang dituduhkan pasal makar di antaranya Ahmad Dhani, Eko, Brigadir Jenderal (Purn) TNI Adityawarman Thaha, Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zein, Firza Huzein, Racmawati Ratna Sarumpaet, dan Sri Bintang Pamungkas.

"Sementara, untuk inisial J dan RK dikenakan UU ITE pasal 28," kata Rikwanto. (asp)

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

Yoon Suk Yeol Bantah Lakukan Pemberontakan, Sebut Darurat Militer untuk Lindungi Negara

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, buka suara mengenai tuduhan pemberontakan atau makar yang ditujukan untuknya.

img_title
VIVA.co.id
12 Desember 2024