Ridwan Kamil Komentari Rencana Pemerintah Hapus UN
- U-Report
VIVA.co.id – Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, merespons positif rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk menghapus tahap Ujian Nasional (UN) pada seluruh jenjang pendidikan. Dengan rencana tersebut, pihaknya siap menindaklanjuti dan menunggu arahan pelaksanaan dari Kementerian.
"Saya mah kalau kebijakan pusat pasti fatsun (etika/sopan). Sehingga saya enggak akan mengomentari positif-negatifnya. Tapi kalau kebijakan penghapusan kita akan mengikuti arahan," ujar Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung Jawa Barat, Sabtu 26 November 2016.
Wali Kota yang akrab disapa Emil itu mengatakan, pihaknya belum mempunyai teknis pelaksanaan jika kewenangan sepenuhnya berada di tingkat Pemerintah Daerah. Mekanisme ujian ini direncanakan berlaku didesentralisasikan, yaitu SD dan SMP akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Sedangkan untuk jenjang SMA dan sederajat akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (pemprov).
"Itu wacananya baru kan ya. Kalau baru, berarti kita hanya menjawab akan mengikuti wacana tersebut. Tapi pasti akan ditindaklanjuti kesiapan di lapangan," ujarnya.
Hingga saat ini, Emil memastikan belum mendapatkan arahan seputar adanya penghapusan UN sebagai indikator kelulusan siswa setiap jenjangnya. "Belum ada arahan. Kasih saya sehari dua hari untuk menjawabnya ya," terangnya.
Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, akan menghapus Ujian Nasional seluruh jenjang dengan menyerahkan mekanisme kelulusan para siswa kepada masing-masing Pemda. Penghapusan UN ini rencananya akan diberlakukan mulai 2017 mendatang dengan payung hukum Instruksi Presiden (Inpres).
UN, PPDB Zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, Akan Dikaji Menteri Mu’ti dan Minta Masukan Daerah
Mendikdasmen, Abdul Mu'ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, PPDB zonasi, dan peniadaan Ujian Nasional.
