Wiranto: Ada Demonstrasi Ingin Ganggu Eksistensi Negara
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa aksi demonstrasi tidak selamanya menuntut keadilan. Ada juga bertujuan lain, misalnya, penggulingan pemerintahan yang sah.
Wiranto mengatakan itu menyikapi rencana demonstrasi besar-besaran bertajuk Bela Islam Jilid III pada 2 Desember 2016. Unjuk rasa itu disebut kelanjutan aksi serupa yang menuntut aparat penegak hukum mengusut dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 4 November 2016.
"Harus kita pisahkan betul antara demonstrasi yang betul-betul demonstrasi, menuntut keadilan, dengan demonstrasi yang punya arah yang lain yang mengganggu ketenangan, ketertiban dan eksistensi negara," kata Wiranto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 18 November 2016.
Wiranto mengingatkan, Indonesia punya sejarah yang berakhir dengan perpecahan. Maka jangan sampai peristiwa itu terulang lagi. "Sejarah masa lalu harus merupakan pembelajaran bagi bangsa ini. Tentu kita belajar dari masa lalu, tidak terulang untuk menghadapi hal-hal yang memecah kita sebagai bangsa. Jangan kemudian ada dorongan mengulangi lagi," katanya.
Disinggung sejarah mana yang dimaksud, apakah peristiwa 1998, Wiranto tidak menyebut secara eksplisit. Sejarah itu, katanya, pernah membuat Indonesia bukan satu sebagai bangsa.
Lagi pula, katanya, tidak ada persoalan ekonomi yang dialami bangsa Indonesia sekarang. Politik juga cenderung biasa, tidak memanas. Maka kondisi yang normal itu, menurutnya, tidak perlu lagi dikaitkan dengan masalah eksistensi negara.
"Ekonomi kita sulit ini kita masih eksis. Angka pertumbuhan kita masih bagus dibandingkan negara lain. Artinya, kita ini sudah on the right track (di jalur yang benar) dalam pembangunan. Suhu politik ini juga masih bagus. Lalu mengapa kita membuat sesuatu menjadi khawatir mengenai eksistensi negara," katanya.
Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang 4 Jenderal TNI 'Pembisik' Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto melantik 7 Penasihat Khusus yang digelar di Istana Negara Jakarta, 22 Oktober 2024, dari 7 penasihat khusus, 4 diantaranya adalah Jenderal TNI
