KPK Panggil Ajudan Bupati Buton Jadi Saksi
- (ANTARA/Reno Esnir)
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yusman Haryanto, ajudan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun.
Yusman sedianya akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Buton di Mahkamah Konstitusi.
"Akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUS (Samsu Umar)," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati di kantornya, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 18 November 2016.
Yusman sebelumnya sudah bolak balik ke kantor KPK, sejak lembaga itu menjerat mantan Ketua MK, Akil Mochtar pada 2014 lalu. Yusman pun pernah dihadirkan di pengadilan sebagai saksi saat Akil masih menjadi terdakwa.
Dalam persidangan, Yusman mengakui bosnya pernah menunjukkan pesan singkat mengenai permintaan pelunasan biaya 'pengawalan' sengketa Pilkada Buton, senilai Rp5 miliar.
"Benar, satu kali. Itu satu bulan setelah pelantikan. Dia (Samsu Umar) bilang, ini ada SMS dari pak Akil," kata Yusman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 3 April 2014.
Adapun isi pesan singkat yang ditunjukan Samsu tersebut, yakni mempertanyakan pelunasan sejumlah uang. "Isinya, kapan akan diselesaikan, kalau tidak diselesaikan akan jadi masalah. Saya sampakan jangan ditururuti karena nomor itu tidak ada nama," ujarnya.
Pada persidangan sama, Samsu mengaku dimintai uang Rp6 miliar agar kemenangannya tidak dianulir oleh Akil. Permintaan itu disampaikan seorang pengacara bernama Arbab Paproeka. Setelah dipertemukan dengan Akil, akhirnya Samiun mentransfer Rp1 miliar ke CV Ratu Samagat, perusahaan milik istri Akil.
Yusman menuturkan, sebelum Samiun dilantik menjadi bupati, dia ditugaskan sebagai pengamanan tertutup.
"Saya saat dia (Samiun) calon (bupati), sebagai pengaman tertutup. Kemudian saat dia dilantik 2012, saya berubah penugasan, saya sebagai ajudan Bupati Buton," ujarnya.
Saat masih menjadi petugas pengamanan tertutup, Yusman mengaku sudah dua kali mendampingi Samiun mengikuti persidangan sengketa Pilkada di MK. Dia membenarkan, Akil adalah ketua panel perkara Buton.
