PB HMI: Pemerintahan Jokowi Anti Demokrasi
- Bayu Nugraha
VIVA.co.id - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi P. Tamsir menilai penangkapan terhadap kader HMI di kantor sekretariat organisasi tersebut merupakan bukti nyata pemerintah akan menjadikan institusinya sebagai kambing hitam. Menurutnya, rezim Jokowi tengah mencari aktor politik seperti yang mereka majinasikan.
"Tuduhan terhadap HMI sebagai penyebab terjadinya insiden pada akhir demonstrasi damai tersebut, merupakan tuduhan keji dan tidak berdasar," kata Mulyadi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 11 November 2016.
Menurutnya, penangkapan Sekjen PB HMI yang dilakukan oleh aparat Polda Metro Jaya merupakan upaya pengalihan isu dari gerakan bela Islam atau Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia.
"Penangkapan terhadap kader HMI adalah bentuk kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa merupakan bukti nyata bahwa pemerintahan Jokowi anti kritik dan anti demokrasi," kata Mulyadi.
Ia menambahkan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian terhadap aktivis HMI merupakan salah satu bentuk teror terhadap gerakan bela Islam atau Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang menuntut Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama yang menistakan Alquran, ditangkap.
"Kami menyerukan kepada seluruh keluarga besar HMI untuk mensinergikan gerakan dengan seluruh umat lainnya untuk tetap fokus mendukung dan menjadi bagian Gerakan Bela lslam atau GNPF MUI. Dan kepada kader HMI seluruh Indonesia untuk tetap melakukan demonstrasi menolak kriminalisasi aktivis HMI dan mendukung Gerakan Bela Islam," kata Mulyadi.
Ia juga mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memecat Kapoda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan yang terbukti melakukan provokasi massa aksi bela lslam untuk mengejar, menangkap, dan memukul kader-kader HMI, yang juga adalah bentuk pendeskreditan HMI. (ase)
Jokowi di Kongres HMI: Hati-hati, Jangan Salah Pilih Pemimpin!
Presiden Jokowi mengingatkan kader-kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Kohati supaya tidak salah memilih pemimpin Republik Indonesia pada Pemilu Presiden 2024.
