Wagub Djarot Setuju Kasus Ahok Diproses Hukum

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.
Sumber :
  • Raudhatul Zannah - VIVA.co.id

VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, Djarot Saiful Hidayat mengatakan setuju jika proses hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus dugaan penistaan agama tetap diproses.

Kata Cak Imin soal Kader PKB Dukung Pramono di Pilgub Jakarta

Namun, dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak bertindak secara sepihak dan mempercayakan kasus tersebut pada ketentuan hukum yang berlaku.

"Untuk kasus Pak Ahok, silakan diproses hukum secara fair. Terbuka kalau perlu. Tapi, mari kita percayakan pada sistem hukum biar berjalan," kata Djarot di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, Sabtu 5 November 2016.

Siap-siap, Oknum Jual Nama PPP Dukung Pramono-Rano Bakal Ditindak Tegas

Meski demikian, Djarot pun mengaku kurang paham jika misalnya Ahok sampai menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Sementara itu, Ahok dan dirinya merupakan salah satu kontestan dalam Pilkada DKI 2017.

"Tapi, kalau misalnya pun Pak Ahok jadi tersangka, itu bagaimana prosesnya. Apakah akan digugurkan nih calon nomor 2? Coba tanya ke KPU dan Kemendagri, bagaimana?" kata Djarot.

Komisioner KPU Jakarta Dody Wijaya Dinilai Pemuda Paling Aktif Siapkan Pilkada 2024

Djarot juga mempertanyakan sejumlah kericuhan yang terjadi di wilayah Jakarta tadi malam, sebagai buntut dari aksi di depan Istana Merdeka yang memanas saat dibubarkan aparat.

Menurut dia, siapa pun pihak yang sebelumnya mengaku bertanggung jawab terhadap aksi demo besar-besaran kemarin, seharusnya juga ikut bertanggung jawab. Dia menyebut, saat tindakan massa, aksi sudah mengarah ke perbuatan kriminal seperti perusakan dan penjarahan.

"Saya pantau sampai jam 01.00 WIB tadi malam. Kasus di Penjaringan, termasuk penjarahan, itu siapa yang mau bertanggung jawab?" kata Djarot.

"Kalau selalu seperti ini, kapan kita jadi bangsa yang besar? Yang benar-benar dewasa dalam berdemokrasi. Yang betul-betul bisa membangun sistem hukum yang kuat," ujarnya.

Konpers lembaga survei Poltracking Indonesia

Poltracking Tegaskan bukan Konsultan Calon Gubernur di Pilkada Jakarta

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan lembaga surveinya bukan konsultan yang condong ke salah satu pasangan calon (paslon) manapun di Pilgub Jak

img_title
VIVA.co.id
8 November 2024