Kepala BKD Tertangkap Suap, Bupati Tak Tahu Ada Transaksi
- ientrymail.com
VIVA.co.id – Bupati Malang Rendra Kresna mengaku tidak mengetahui jika Kepala Badan Kepegawaian Daerahnya melakukan transaksi meminta suap kepada para PNS yang hendak meminta pindah ke daerah itu.
Saat ini, Kepala BKD Malang Suwandi memang telah terjaring operasi tangkap tangan oleh Polres Malang Jawa Timur, Selasa, 25 Oktober 2016. Ia disangka menerima uang pelicin senilai Rp18 juta dari dua PNS asal Kabupaten Malawi Kalimantan Barat yang hendak pindah ke Malang.
"Pak Suwandi informasinya menerima uang itu dalam tiga tahapan. Pertama Rp10 juta kedua Rp5 juta pada waktu penangkapan ditemukan uang sebesar Rp3 juta," kata Rendra, Kamis, 27 Oktober 2016.
Menurut Rendra, ketika ada permohonan mutasi PNS tersebut, ia hanya menyetujuinya, sebab Kabupaten Malang membutuhkan tenaga pengajar. Saat ini PNS yang diduga pemberis suap yakni He bersama istrinya, telah menjadi PNS Malang terhitung 1 Januari 2016 dan ditempatkan di salah satu sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama di Jabung.
"Memang kita membutuhkan tenaga pengajar tapi tetap kita lakukan proses pemeriksaan sesuai kebutuhan dan kompeteni tidak asal terima," ujar Rendra.
Selama ini Rendra mengaku gencar melakukan pengawasan yang begitu ketat agar praktek pungutan liar tidak terjadi di Pemerintah Kabupaten Malang.
"Saya sering sampaikan kepada guru atau pegawai untuk lapor jika dimintai uang untuk mengurus mutasi, kenaikan pangkat atau pensiun. Saya pernah memberi sanksi administratif kepada pejabat karena melakukan pungutan liar," kata Rendra.
Rendra mempersilakan kepada semua pihak untuk tidak takut melapor baik melalui pesan pendek maupun secara tertulis jika mendapati pejabat yang masih melakukan pungli. "Silahkan laporkan saja baik tulis maupun SMS, pasti akan kita tindak semuanya," kata Rendra.
Teguh Setyabudi Rotasi Pejabat DKI, Kasatpol PP Jadi Wali Kota Jakpus
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melakukan rotasi kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Ad
