IDI Tolak Pendidikan Dokter Layanan Primer
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Dalam peringatan Hari Dokter Nasional yang jatuh setiap 24 Oktober, Ikatan Dokter Indonesia menggelar unjuk rasa menentang adanya program studi Dokter Layanan Primer, karena dianggap sebagai pemborosan.
Salah satu dokter yang ikut dalam unjuk rasa ini, Agung Sapta Adi, di sela-sela kegiatan aksi menjelaskan, pendidikan kedokteran harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Sebab, mahalnya biaya pendidikan kedokteran akan berdampak meningkatnya biaya kesehatan masyarakat.
Agung khawatir, jika kondisi ini terus terjadi, akan membawa dampak buruk bagi masyarakat kurang mampu. Karena mereka pada akhirnya tidak bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan murah.
"Selama ini, selama kita melayani pasien-pasien BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial), sebenarnya banyak dari kami yang melakukan hal-hal di bawah sub-standar, pelayanan yang tidak berada dalam standart evidence based medicine. Karena apa? Karena pendanaan yang minimal, karena sistem yang tidak bagus, dokter harus ngirit, rumah sakit harus ngirit. Kalau enggak ngirit, collapse," ungkap Agung.
Menurut Agung, yang menjadi juru bicara aksi ini, program studi DLP juga bertentangan dengan Undang-undang Kedokteran, serta mengingkari peran dokter dari hasil pendidikan Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia.
Tak hanya itu, para dokter ini juga menilai pendidikan kedokteran semakin mahal, dan tidak pro rakyat. Serta, institusi pendidikan kedokteran telah bergeser menjadi berorientasi keuntungan.
"Harus dipahami bahwa UU Kedokteran itu seperti menyalip di tikungan. DLP itu awalnya tidak tercantum dalam undang-undang, pada akhirnya tercantum juga. Kita tidak mau menjadi alat kapitalis, tapi kami juga tidak mau menjadi alat politik pemerintah," ujarnya.
Dalam aksi ini, selain menolak program studi DLP, IDI juga mendesak adanya perbaikan infrastruktur pada dunia medis. Seperti meningkatkan kualitas dokter di layanan primer dengan Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan, perbaikan proses pendidikan kedokteran, menghadirkan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan terjangkau.
Dalam aksi ini para dokter itu menggelar aksi di gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dilanjutkan ke Istana Negara, Kementerian Kesehatan, dan berakhir di kantor pusat PB IDI. (ase)
Laporan: Afra Augesti/Jakarta
