Waspada, Ada Petugas KPK Gadungan Incar Dana Desa
- tvOne/Rizki Gustana
VIVA.co.id – Ulah oknum perorangan dan kelompok yang mengaku-ngaku sebagai petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah meresahkan masyarakat. Di Jawa Barat, sudah banyak pengaduan masyarakat terkait keberadaan petugas KPK gadungan ini.
Gara-gara itu pula, KPK sampai menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan seluruh jajaran Pemprov Jabar. KPK ingin merespon keresahan masyarakat dengan munculnya fenomena KPK gadungan ini.
Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Ranu Miharja, mengatakan Rakor ini sangat diperlukan, karena keberadaan KPK gadungan ini semakin meresahkan. Mereka kerap memeras dengan berbagai modus, dan sasarannya adalah masyarakat di daerah.
"Mereka mendatangi kepala desa, sekarang banyak yang dibidik soal dana desa," kata Ranu di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat 21 Oktober 2016.
Ranu meminta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib memahami kondisi tersebut. Menurutnya, anggota KPK yang resmi turun ke lapangan dipastikan dibekali Surat Perintah Tugas.
"Segala seuatunya dikomunikasikan terlebih dahulu. Jadi, pejabat dari tingkat pusat sampai ke desa bisa memahami jangan sampai kena tipu," terangnya.
Sejauh ini, sudah banyak korban penipuan di Jawa Barat yang menjadi 'mesin ATM' KPK gadungan. Ranu menyebut, dua daerah di Jawa Barat yang paling sering terjadi penipuan KPK gadungan diantaranya Kabupaten Subang dan Indramayu.
Ranu menambahkan, sebanyak 140 pengaduan yang masuk ke KPK soal petugas gadungan ini. Sebagiannya sudah diproses secara hukum. "Modusnya, dia datang mengaku KPK dan bisa mengurus kasus," lanjut dia.
(ren)
Mendes Bakal Terbitkan Aturan Minimal 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut 20 persen dana desa bakal digunakan untuk ketahanan pangan.
