Mega: RI Perjuangkan Arsip KTT Non Blok I Jadi Memori Dunia
- Dok. PDIP
VIVA.co.id – Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri mengatakan, Indonesia sedang memperjuangkan arsip KTT Non Blok pertama tahun 1961 di Beograd untuk ditetapkan sebagai Memory of The World oleh Unesco. Yang sudah berhasil diperjuangkan menjadi Memory of The World oleh Unesco adalah arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung.
"Kami mengharapkan dukungan saudara semua," kata Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara kunci di Forum Kebudayaan Dunia (World Culture Forum/WCF) 2016 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 13 Oktober 2016.
Menurut Mega, dengan menjadikan KTT Beograd sebagai memori dunia merupakan langkah penting untuk meyakinkan dunia agar menjauhi konflik. "Ini demi memberi keyakinan pada kita semua, bahwa cara damai dan diplomasi kebudayaan adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan setiap konflik dalam hubungan antar bangsa," ujarnya melalui keterangan tertulis.
Megawati menilai, pengakuan atas arsip KTT Gerakan Non Blok yang dilaksanakan di era Presiden Soekarno itu, adalah bagian dari pengakuan dunia atas kebenaran sejarah. "Kita tidak boleh menjadi kaum yang ahistoris. Sejarah adalah kekayaan kebudayaan manusia, yang menjadi modal sekaligus pisau analisa, untuk kehidupan yang lebih baik di masa sekarang dan yang akan datang," ujarnya menambahkan.
Selain dihadiri ratusan peserta dari 47 negara, acara itu juga dihadiri oleh Mendikbud Muhadjir Effendy dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang mendampingi Megawati. Sekjen PBB Ban Ki Moon hadir lewat video call-nya yang ditayangkan di awal acara. Ban Ki Moon menyapa Presiden Megawati, serta berkirim salam kepada Presiden Jokowi.
Megawati disaksikan Menteri Muhadjir dan sejumlah perwakilan negara sahabat memukul gong tanda dibukanya WCF. Usai berpidato, Megawati didampingi Menteri Muhadir dan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengunjungi sejumlah stand di pameran yang digelar di sekitar acara.
(mus)
Isi Surat Megawati Minta Kader Rapat Barisan Usai Bendera PDIP Dibakar
Surat harian Megawati itu dibenarkan Sekjen PDIP.
