Korban Banjir Sampang Kelaparan

Warga melintasi banjir yang menggenangi Jalan utama di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (25/9/2016).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Saiful Bahri

VIVA.co.id – Sejumlah korban bencana banjir Sampang di Jawa Timur mengalami kelaparan. Ini ditengarai oleh terlambatnya distribusi bantuan makanan siap konsumsi di daerah itu.

Imbas Bencana Alam di Sumut, KPU Catat 110 TPS Susulan dan 6 TPS Lanjutan

Mariam (42), warga Desa Gunung Maddah Sampang, mengaku sejak Minggu, 25 September 2016. Dirinya belum pernah menerima bantuan apa pun. Karena itu, ia dan sejumlah korban lainnya akhirnya terpaksa bertahan seadanya.

"Bagaimana tidak kelaparan, kami tidak bisa bekerja, tapi persediaan makanan terus menipis," kata Mariam, Selasa, 27 September 2016.

Menyambut Hari Tata Ruang Nasional : Pentingnya Perencanaan Tata Ruang untuk Masa Depan Indonesia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, mengakui telah mendistribusikan makanan siap konsumsi berupa nasi bungkus untuk para korban banjir Sampang.

Ia tak menampik jika kadang bantuan itu bisa tidak tepat sasaran akibat minimnya pengawasan. "Kadang memang bantuannya belum sampai di tujuan, atau baru di tengah jalan sudah ada warga yang meminta nasinya," kata Kepala BPBD Sampang Wisnu Hartono.

Inovasi Baru dalam Mengelola Risiko terkait Perubahan Iklim

"Nanti akan kami usahakan lagi agar benar-benar tepat pada sasarannya."

Bencana banjir Sampang terjadi sejak Minggu, 25 September 2016. Setidaknya ada delapan desa yang terendam dan ratusan orang menjadi korban dan terpaksa diungsikan.

Normalisasi Sungai

Sementara itu, di Kabupaten Garut Jawa Barat, sebagai langkah pencegahan agar tidak lagi terjadi bencana banjir bandang di daerah itu.

Pemerintah setempat berencana akan melakukan normalisasi Sungai Cimanuk dengan melakukan pelebaran penampang sungai. Sebab sebelumnya lebar Sunagi Cimanuk mencapai 80 meter. Sekarang hanya tersisa 40 meter.

"Ini perlu adanya normalisasi Sungai Cimanuk untuk mengatasi resiko luapan air," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman.

Karena itu, untuk proses relokasi direncanakan kepada seluruh warga yang bermukim di tanah timbul, milik Balai besar Wilayah Sungai (BBWS) atau yang bermukim di bantaran akan direlokasi. "Ini yang sedang kami bahas lokasi untuk merelokasi warga agar menjauh dari bantaran sungai," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya