Pemerintah Ingin Lebih Banyak Perempuan di Posisi Strategis
- VIVA.co.id/ Danar Dono
VIVA.co.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan, perlunya meningkatkan jumlah perempuan berkualitas untuk mengisi jabatan publik, seperti wakil rakyat dan kepala daerah.
Hal itu menjadi penting untuk mengawal kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender, dalam rangka mewujudkan kesetaraan di berbagai program pembangunan, agar sejalan dengan tiga agenda prioritas "Three Ends". Tiga agenda itu adalah menghapus kekerasan, perdagangan manusia dan mengatasi kemiskinan, serta meningkatkan perempuan dalam politik dan pengambilan putusan.
"Separuh dari jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Nah, itu merupakan tugas kami, membawa semua perempuan terlibat dalam semua aspek pembangunan agar masuk menduduki posisi strategis," ujar Yohana di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 27 September 2016.
Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, perlu dukungan pendidikan politik bagi perempuan, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih. Karenanya, Kementerian PP dan PA mendesain perencanaan pendidikan politik bagi 68.881 perempuan di 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota.
"Kami sebarkan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk bisa melaksanakan grand design tersebut, dalam rangka mempersiapkan pelatihan-pelatihan, agar perempuan bisa duduk di eksekutif atau legislatif," ujar Yohana.
Masyarakat, khususnya kaum perempuan, menurut Yohana, perlu diberikan pendidikan politik sebagai proses pencerahan dan pencerdasan bangsa. Diharapkan pendidikan ini bisa mendorong dan membangkitkan kesadaran politik perempuan, agar memahami pentingnya perwakilan perempuan di legislatif.
"Seringkali kelompok perempuan yang jadi pimpinan atau wakil rakyat juga tidak mengerti tentang isu-isu perempuan, gender dan anak," ungkap Yohana.
Sebelumnya, Kementerian PP dan PA sudah menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan membuat nota kesepahaman terkait pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melalui strategi pengarusutamaan gender.
Yohana berujar, kesepakatan tersebut akan menjadi payung hukum kerja sama di masing-masing pihak, untuk menjalankan komitmen ini.
"Karenanya, perlu langkah terpadu dan sinergi program antara Kementerian PPPA dan Kemendagri untuk pemberdayaan perempuan di bidang politik. Yakni sinergi program pendidikan politik bagi perempuan potensial bakal calon legislatif di Pemilu 2019 di seluruh Indonesia," ujar Yohana. (ase)
