WNI Bebas, Wiranto: Enggak Usah Tanya Uang Tebusan
- Moh. Nadlir/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Tiga warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina, berhasil di bebaskan. Dalam operasi pembebasan sandera ini, dikabarkan pemerintah Indonesia harus menebus dengan uang jutaan peso.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, meminta polemik mengenai tebusan itu dihentikan.
"Enggak usah dipertanyakan. Yang penting, sekarang kan bebas. Enggak usah dipertanyakan, enggak usah diperdebatkan," kata Wiranto di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin 19 September 2016.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Hanura ini, aksi kelompok Abu Sayyaf sudah keterlaluan, sehingga menutup ruang kompromi bagi pemerintah dan menyerahkan uang tebusan.
"Memang penculik itu mencari duit. Duitnya untuk memelihara kekuatan mereka. Ini enggak bisa ya, negara yang berdaulat menjadi ATM. Oleh karena itu, sikap pemerintah Indonesia, enggak mau kita langsung melakukan suatu kompromi dengan perompak," tegasnya.Â
Mantan Panglima ABRI ini juga menjelaskan, pemerintah telah memberikan upaya maksimal untuk membebaskan semua WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.Â
Ke depannya, dia juga berkomiteman meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan, dengan patroli bersama di perairan perbatasan Indonesia-Filipina. Kerja sama ini, diyakini memperkecil kemungkinan terjadinya penyanderaan. Sebab, operasi pengamanan bersama akan menutup celah bagi kelompok Abu Sayyaf untuk menculik dan menyandera masyarakat sipil.
"Kemudian jalur, atau operasi intelijen diperkuat lagi. Lalu, kelanjutan operasi itu kemungkinan kerja sama operasi darat, yang berkelanjutan. Tetapi, yang bisa dilaksanakan segera adalah memastikan bahwa operasi keamanan maritim bersama dilakukan," paparnya. (asp)
Israel Bakal Bebaskan 95 Warga Palestina Besok, Salah Satunya Putri Pemimpin Senior Hamas
Kementerian Kehakiman Israel pada Jumat, 17 Januari 2025, merilis nama-nama 95 warga Palestina yang akan dibebaskan, pada Minggu, 19 Januari 2025.Â
