Jakarta, Aceh, dan Papua Barat Rawan Konflik Pilkada
- VIVA/Nur Faishal
VIVA.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan pihaknya memberi perhatian khusus atas tiga provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017. Tiga provinsi itu adalah DKI Jakarta, Aceh, dan Papua Barat.
"Kita terus lakukan evaluasi tiga daerah ini. Mana saja potensi kerawanan, kita upaya untuk netralisir dulu sambil kita menghitung kekuatan untuk dikerahkan ke tiga daerah ini," kata Tito dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah di Senayan, Senin 19 September 2016.
Dia menjelaskan, Aceh dikatagorikan sebagai daerah yang cukup rawan karena memiliki banyak pasangan calon yang bersaing. Lalu daerah itu juga memiliki sejarah konflik, sehingga kepolisian perlu menurunkan kekuatan tertentu di daerah tersebut.
"Kalau nanti rayonisasi kita anggap kurang, kita bisa back up dari Polda, Polda tetangga dari Sumatera Utara. Karena Sumut hanya punya satu (Pilkada). Kalau masih kurang kita back up dari mabes, karena masih ada pasukan Brimob," kata Tito.
Tito menjelaskan, untuk skenario penanganan konflik di Aceh akan dilihat berdasarkan eskalasi kerawanan yang terjadi. Untuk itu, Polri akan bersikap dinamis, artinya ketika kerawanan meningkat akan ditambah anggota kepolisian.
"Ini tentu konsultasi dengan Polda setempat. Prinsip ini sangat dinamis. Kita juga akan melakukan sistem pola back up, jadi Polres dan Polsek akan di-back up dengan sistem rayonisasi. Contoh Medan hanya satu yang melakukan Pilkada, otomatis hanya perlu di-back up Polres sekitar plus Polda," kata Tito.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menjelaskan pengamanan tidak hanya akan ada pada tempat pemungutan suara, tapi juga sampai kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
"Prinsip kita lagi melakukan pemetaan daerah mana saja yang akan rawan. Mana yang aman kemudian kita sudah hitung dari 101 provinsi dan kabupaten/kota ini, kita terjunkan khusus dari polisi sendiri sepertiga kekuatan, lebih kurang 120 ribu anggota se-Indonesia. Didukung dari TNI, pemda, dan linmas yang direkrut. Jumlahnya 107 ribu orang lebih," kata Tito.
Selain itu, akan ada tahapan prakondisi agar semua komponen penyelenggara Pemilu, pengawas, pengamat, dan media, mendukung terbentuknya kondisi untuk berlangsungnya Pemilu demokratis.
"Kita juga membangun pendekatan-pendekatan pada pasangan calon agar mereka bertanding secara sehat. Tidak menghalalkan segala cara, karena ini adalah demokrasi yang kita harapkan," ungkap Tito.
(ren)
